Akselerasi Kantin Sehat Menuju Kota Cirebon Sehat

 

Jika kitIMG_8935a bicara kesehatan lingkungan sekolah, maka kantin menjadi salah satu ruang lingkup penting hygiene dan sanitasi sekolah. Tentu kita juga paham, bahwa aspek sanitasi lain di sekolah akan banyak berbicara masalah lingkungan fisik secara umum, fasilitas sanitasi, aspek konstruksi umum  ventilasi, jarak tempat duduk siswa dan papan tulis, ergonomi, dan lainnya. Sementara pada kantin, banyak aspek kesehatan lingkungan terkait pada kantin, seperti aspek perilaku penjamah, aspek peralatan, aspek sanitasi tempat, sanitasi air bersih, dan lain-lain.

Salah satu fungsi dari kantin adalah sebagai tempat memasak atau membuat makanan dan selanjutnya dihidangkan kepada konsumen, maka kantin dapat menjadi tempat menyebarnya segala penyakit yang medianya melalui makanan dan minuman.

Untuk memfasilitasi kebutuhan Kantin yang sehat di Kota Cirebon, Bappeda sesuai fungsinya untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan mengadakan lokakarya dan workshop tentang perencanaan akselerasi  kantin sekolah yang sehat di lingkungan sekolah.

Lokakarya dibuka oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Cirebon. Dalam paparannya Drs. Yayat Supriyatna menekankan adanya pembinaan dan bimbingan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kantin Sekolah yang Sehat menuju Kota Cirebon yang Sehat .

Sebagai Narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengajak kepada seluruh peserta untuk bahu membahu menyiapkan sarana dan prasarana yang sehat, serta dinas kesehatan yang siap memfasilitasi dalam pembinaan Kantn Sekolah yang Sehat.

Harapan dan Keinginan yang disampaikan seluruh peserta untuk mewujudkan adanya kantin yang sehat disekolahnya menjadi bahan untuk dilanjutkan pada workshop Rencana Aksi Daerah menuju Kantin Sekolah Sehat dalam mewujudkan Kota Cirebon Sehat.(suy)

Pembagian Pagu Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016

Jadwal Perubahan APBD 2016 (Tentatif)

  • Penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2016 tanggal 27 Juni 2016
  • Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan TA 2016 tanggal  14 – 26 Juli 2016
  • Persetujuan Rancangan Perubahan APBD 2016 tanggal 27 Juli 2016
  • Evaluasi Gubernur tanggal 1 – 22 Agustus 2016
  • Penyempurnaan Hasil Evaluasi tanggal 22 – 25 Agustus 2016
  • Penetapan Perda Perubahan APBD 2015 tanggal 26 Agustus 2016
  • Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2015 tanggal 30 Agust-13 Sept 2016
  • Pengesahan DPPA 2015 tanggal 13 September 2016
  • Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Perubahan tanggal 14 September 2016

Perubahan Perda APBD Tahun 2016 dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut :

  1. Menyesuaikan rencana keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dengan perkembangan yang terjadi.
  2. Mendefinitifkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  3. Mendefinitikan Peraturan Walikota No 7A Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. (Perubahan Parsial) yang mencantumkan pendapatan yang sudah jelas peruntukan belanjanya antara lain:
    • Bantuan Keuangan Provinsi.
    • Penambahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    • Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dari total SiLPA terdapat SiLPA yang sudah dipasang di APBD Murni dengan rincian sebagai berikut :

  1. SiLPA bebas terpasang di APBD murni.
  2. SiLPA Dana Alokasi Khusus(DAK) Tambahan TA 2015.
  3. SiLPA Bantuan Keuangan (Jamkesmas).

Selain SiLPA berhadapan yang telah terpasang di APBD Murni 2016, terdapat beberapa SiLPA berhadapan lain diantaranya SiLPA DAK 2015, SiLPA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), SiLPA JKN dan SiLPA Sertifikasi.

Dari kondisi diatas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran  dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan tahun 2016 telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan hasil antara lain terkait dengan over proyeksi SiLPA bebas pada APBD Murni 2016 dan keterbatasan pendapatan sebagai sumber pedanaan belanja program kegiatan, maka pada Perubahan APBD Tahun 2016 TIDAK SEMUA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) MENDAPATKAN PAGU INDIKATIF. Untuk itu SKPD di Lingkungan Permerintah Kota Cirebon agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia diantaranya dengan :

  1. Melakukan penelaahan terhadap belanja yang dimungkinkan untuk direalokasikan anggarannya kepada belanja program/kegiatan lain yang lebih prioritas.
  2. Mengkaji ulang penempatan belanja terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan-perubahan yang diperkenankan dalam perubahan APBD ini adalah sebagai berikut:

  1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, terutama dalam rangka efisiensi program dan kegiatan.
  2. Pengalihan plafon anggaran belanja kepada belanja program kegiatan yang lebih prioritas, baik yang belum terakomodir dalam APBD 2016 Murni maupun yang sudah tersedia anggarannya namun diperkirakan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun.
  3. Pergeseran menyesuaikan terhadap juklak juknis dan peraturan yang menjadi pedoman kegiatan yang diterbikan setelah pengesahan APBD awal tetapi tidak bisa dilakukan pada perubahan parsial (contoh Bantuan Operasional Pendidikan  Pendidikan Anak Usia Dini ).
  4. Pendanaan untuk sertifikasi dan non sertifikasi guru, yang disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.
  5. Pendanaan pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dengan ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
  6. Pendanaan Kegiatan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kota dan kegiatan lain yang mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota (Prioritas Program dan Kegiatan).
  7. Pendanaan program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota dengan memperhatikan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD.
  8. Belanja bahan bakar untuk kendaraan operasional angkutan sampah, ambulan dan pemadam kebakaran diperkenankan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Belanja yang tidak diperkenankan:

  1. Alokasi pos bantuan hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kecuali   yang sudah masuk Perwali Calon Penerima calon lokasi (CPCL).
  2. Belanja Kegiatan baik fisik maupun non fisik yang kemungkinan waktu proses pelelangan dan pelaksanaannya diperkirakan tidak akan mencukupi.

Belanja yang dibatasi :

  1. Belanja Makanan dan Minuman.
  2. Belanja Perjalanan Dinas.
  3. Belanja Kendaraan bermotor.

SKPD diwajibkan untuk mematuhi pagu yang diberikan beserta prioritas program dan kegiatan yang telah ditentukan termasuk dalam proses penyusunan RKA Perubahan APBD.

Terkait teknis penyusunan RKA Perubahan 2016, untuk SKPD yang mendapat tambahan pagu anggaran dapat melakukan entry RKA pada program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari tanggal 23 – 25 Juni 2016.

Untuk SKPD yang tidak mendapat tambahan pagu, pergeseran belanja di dilakukan pada program SIMDA setelah penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 disampaikan ke DPRD, yaitu mulai tanggal 28 Juni s.d 1 Juli 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Ridha dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama periode tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja anggaran dan perjanjian kinerja. Sebagaimana diketahui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi misi Dinas/Istansi/Lembaga Pemerintah.
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengacu kepada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Walaupun dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini telah diupayakan seoptimal mungkin, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini serta sebagai bahan untuk perbaikan pada tahun yang akan datang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon khususnya dan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada umumnya.