Diskusi Kerjasama Pemerintah Kota Cirebon dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Acara dibuka dan dipandu oleh Bapak Mohammad Arif Kurniawan, ST selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon.

1. Kota Cirebon sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal untuk memberdayakan akademisi dan membuat kerjasama yang baik dalam hal penelitian dan pengembangan.

2. Isu-isu Perkotaan di Kota Cirebon meliputi isu-isu fisik, infrastruktur, sosial dan ekonomi.

Bapak Nasrul Baddu dari BPPT menawarkan teknologi untuk desalinasi air laut atau payau untuk air minum, BPPT Biotek bisa membiarkan Plasma nutfah yang hampir sudah punah, BPPT juga memiliki teknologi purifikasi polusi udara sudah dikembangkan dan digunakan oleh pemda DKI jakarta.

Bapak Mohammad Arif Kurniawan, ST menyampaikan terkait Sistem Transportasi akan merujuk pada parkir On street dan Kemacetan dan Pelabuhan merupakan wilayah otoritas IPC namun pemda masih memiliki kewenangan untuk garis pantai pesisir.

Bapak Dedi Fachrudin, SE selaku perwakilan dari DKIS menyampaikan bahwa kami ingin mendapatkan informasi aplikasi-aplikasi umum yang dapat digunakan oleh Kota Cirebon, contohnya alat deteksi banjir atau luapan air sungai, dan kamipun belum memiliki sertfikat elektronik.

Bapak Nasrul Baddu selaklu perwakilan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang menyampaikan bahwa untuk sertifikat elektronik pemda dapat menyurat ke BPPT untuk asistensi, integrasi aplikasi biasanya berbayar karena harus membayar para software developer, dan SIMRAL itu adalah salah satu contoh Aplikasi perencanaan lengkap yang mengintegrasikan seluruhnya.

Ibu Lina selaku Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) menyampaikan bahwa MOU tersebut masing-masing SKPD yang mengajukan kerjasama menyampaikan RAB, mengajukan diadakannya pertemuan lanjutan atau seminar.

Maka dari itu Bapak Mohammad Arif Kurniawan, ST selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon menyimpulkan bahwa :

1. Masing-masing topik dibuat deskripsinya sesuai dengan prioritas yang diusulkan oleh SKPD

2. BPPPPD membuat surat edaran kepada SKPD yang ditandatangani oleh Kepala mengenai kelengkapan kerjasama dengan BPPT.

3. Dalam waktu 6 bulan harus ada kegiatan bersama antara Pemkot Cirebon dengan BPPT

4. Untuk Imlementasi MOU tidak hanya perjanjian kerjasama, tetapi dapat juga bentuk magang. (Indah Gilang Pusparani, S.Sos)

Senam Aerobik

Senam ini dipandu oleh instruktur senam yang berpengalaman yaitu Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan  untuk memicu semangat pegawai BPPPPD Kota Cirebon, senam ini dimulai dengan membaca Do’a bersama.

Senam dilaksanakan  setiap 2 kali dalam satu  bulan tepatnya  di hari Jum’at dari pukul 07.00 s/d selesai di Halaman Parkir Kantor BPPPPD Kota Cirebon.

Senam ini diikuti oleh Seluruh pegawai BPPPPD.

Senam aerobik merupakan salah satu latihan kardio yang sangat efektif untuk membakar lemak tubuh. Selain dapat membantu menurunkan berat badan, gerakan senam aerobik sangat baik untuk kesehatan tubuh secara menyuluruh.

Gerakan senam aerobik cukup efektif untuk menurunkan berat badanmu secara bertahap. Tentu saja harus dengan diimbangi dengan pola makan yang baik sehingga proses pembakaran lemak tidak sia-sia.

Sebelum memulai gerakan senam aerobik, ada beberapa tahapan yang harus kamu lakukan. Di antaranya adalah pemanasan, latihan inti, dan pendinginan.

Pemanasan wajib dilakukan untuk menghindari cidera saat melakukan gerakan senam aerobik. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh, menaikkan denyut jantung, dan mempersiapkan otot-otot dan persendian.

Setelah tubuhmu siap, maka dapat melakukan latihan inti dengan intensitas yang lebih tinggi. Anda dapat melakukan latihan inti kurang lebih selama 25-55 menit.

Gerakan pendingingan kurang lebih hampir sama dengan pemanasan. Juga lakukan peregangan untuk membantu mengembalikan otot pada kondisi normal. Lakukan kurang lebih selama 5-10 menit. Ayok rajinlah berolahraga.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK)Cirebon

Acara di buka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BPPPPD) Kota Cirebon.

Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 terkait kemiskinan yang dilaksanakan secara makro dimana pendataan tersebut menggunakan :

1. Metodoloi (Konsep, Pendekatan dan didasarkan pada Garis Kemiskinan makanan 2100 kkal perkapita perhari) dan Non Makanan

2. Sampel diambil dari Susenas

3. Data menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin di setiap Daerah berdasarkan Estimasi

Berkaitan dengan Kemiskinan Mikro adalah Sejarah Basis Data Terpadu (BDT) yaitu Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Perlu adanya Dinamic Updating Data karena belum adanya sistem Pendataan yang sempurna, selalu ada Inclusion Eror yang terjadi karena prang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat dan Exclusion yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat, Data kemiskinan bersifat dinamis, dan perlu adanya Updating Data Kemiskinan.

Penduduk Miskin di kota cirebon sampai bulan maret 2019 adalah 8.41 %

Garis Kemiskinan Makanan adalah Setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal perkapita perhari sedangkan Garis Kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Kota Cirebon di lima tahun terakhir berhasil menurunkan Tingkat Kemsikinan. Salah satu faktor pendorong Penurunan tingkat kemiskinan yakni Inflasi yang terjaga dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi. ( Badan Pusat Statistik Kota Cirebon)

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon menyampaikan bahwa rencana Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2020, adanya Launching Alikasi di Pandu SOBAT, Pengecekan NIK, Perlu adanya Tenaga Operator di Tingkat Kelurahan terkait dengan Aplikasi SIKNG, dan perlu dibentuknya tim kecil (IING TARIM, SE)

Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

Rapat dipimpin oleh Kepala BPPPPD Kota Cirebon dan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Kepala BKD Kota Cirebon, Kepala KPBD Kota Cirebon, Kabag Adm. Pemerintahan Setda Kota Cirebon, Perwakilan Dinas PUPR Kota Cirebon, DPRKP Kota Cirebon, DAMKAR Kota Cirebon, SatPol PP Kota Cirebon, DSPPA Kota Cirebon, DPPKP Kota Cirebon,Dinkes Kota Cirebon, DLH Kota Cirebon, DKIS Kota Cirebon, Camat Kejaksan, Camat Kesambi, Lurah Argasunya, Kecamatan Harjamukti, dan perwakilan dari UPTD PSDA Cimanuk Cisanggarung Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan ringkasan hasil pertemuan sebagai berikut :

Rapat dilaksanakan dengan tujuan memetakan kemampuan dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mengantisipasi bencana pada tahun 2020;

Beberapa permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil rapat dalam penanganan bencana diantaranya :

  1. Mekanisme pencairan belanja tidak terduga yang sudah dialokasikan dalam APBD belum dipahami oleh pihak terkait sehingga perlu dilakukan kembali sosialisasi terbatas.
  2. Adanya ketidakjelasan tanggung jawab para pihak baik pada saat siaga bencana, maupun saat bencana. Hal ini disebabkan karena belum dimilikinya Standar Operasional Prosedur terkait dengan hal tersebut.
  3. Keputusan Walikota tentang Satlak Penanggulangan Bencana sudah ada namun perlu direvisi karena masih mengadopsi kelembagaan yang lama.
  4. Secara total kemampuan logistik yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cirebon hanya dapat bertahan hingga 14hari berdasarkan ketersediaan logistik dari Dinas PPKP Kota Cirebon dan 3 hari dengan asumsi warga terkena dampak bencana lebih dari 100 orang berdasarkan ketersediaan buffer stock dari DSPPA Kota Cirebon. Sehingga mekanisme pencairan BTT dan koordinasi bantuan bencana perlu disosialisasikan lebih lanjut.
  5. Terkait dengan bencana kekeringan belum dialokasikan anggaran pada tahun 2020, menunggu data teknis terkait alokasi kebutuhan air bersih yang diperlukan masyarakat sehingga dapat direncanakan kegiatan baik untuk pembuatan sumur artesis maupun untuk perbaikan pompa.
  6. Beberapa perangkat daerah Kecamatan tidak dapat melaksanakan shift siaga bencana dikarenakan SDM yang terbatas (mayoritas perempuan), tetapi menyiagakan on call apabila terjadi kejadian bencana.
  7. Belum adanya kebijakan terkait pedoman yang mengatur tentang petugas Satgas Kebersihan dalam penanganan sampah skala lingkungan.
  8. Keberadaan Forum peduli sungai masih hanya ada di beberapa wilayah saja di Kota Cirebon, sehingga perlu pembentukan forum peduli sungai di setiap wilayah yang dilewati sungai sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Kesimpulan Hasil Rapat adalah :

  1. Akan dilakukan sosialisasi terbatas atas mekanisme pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 oleh Badan Keuangan Daerah. Belanja ini dapat digunakan pada keadaan darurat/mendesak namun perlu ditetapkan terlebih dahulu status keadaan bencana yang sedang dihadapi.
  2. Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Pemerintahan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait akan segera menyusun Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur saat pra, kejadian bencana, dan paska bencana.
  3. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik akan melakukan penyebarluasan informasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
  4. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah akan menerbitkan Keputusan Walikota terkait status siaga bencana saat ini.
  5. Terkait Perencanaan dan Penanganan banjir yang ada di Dinas PUPR harus memprioritaskan penyelesaian masalah banjir atau genangan di Kota Cirebon.
  6. Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu menyusun system peringatan dini bencana melalui satu system terpadu.
  7. Hotline 112 menjadi salah satu media pengaduan masyarakat dalam pelaporan terkait kebencanaan.