KUNJUNGAN KERJA KE EMBUNG NGLANGGERAN 12-14 Oktober 2017

Dalam rangka kunjungan kerja sebagai studi komparasi pembangunan infrastruktur Cekungan Penampung (Retention Basin) yang berfungsi untuk mengatur pengairan tanaman dan menampung suplai air hujan. BPPPPD Kota Cirebon berkunjung ke Bappeda Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lokus/fokus Embung Nglanggeran. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilaksanakan pada Tanggal 12 s/d 14 Oktober 2017. Peserta kunjungan kerja adalah para pejabat struktural terkait dan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 berjumlah 680.406 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328.878 jiwa dan perempuan sebanyak 351.528 jiwa. Kabupaten Gunung Kidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata yang salah satunya adalah Embung Nglanggeran. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan (± 90 %) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumberdaya alam tambang yang termasuk golongan C berupa: batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa. Kabupaten Gunung Kidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 Km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan.
Salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang telah diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tepatnya pada bulan Februari 2013 adalah Embung Nglanggeran yang merupakan telaga buatan dengan fungsi utamanya untuk pengairan dan obyek wisata. Adapun yang diairi adalah kebun buah yang ada di sekitar Gunung Api Purba Nglanggeran. Embung Nglanggeran terletak di wilayah Administrasi Dusun Nglanggeran Wetan Desa Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembangunan dan pengembangan Kawasan Embung Nglanggeran didanai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Gunung Kidul. Aspek pendanaan selain dari anggaran pemerintah dilakukan melalui pemberdayaan/swadaya warga masyarakat, serta bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pembangunan Embung Nglanggeran menjadi maksimal.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut, serta proses yang telah dilakukan terhadap penentuan kebijakan penyediaan air bersih dengan menggunakan metode pembangunan embung diharapkan bisa dijadikan percontohan di Kota Cirebon untuk beberapa lokasi yang berpotensi terhadap masalah rawan air bersih. Adapun pertimbangan secara teknis akan dilakukan kajian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap studi kelayakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Cirebon.

 

Penyambutan oleh Pemda Guning Kidul.

 

 

 

 

 

Mencicipi hasil pertanian di sekitar Embung berupa Singkong, Pisang, Kacang Tanah dan olahan Coklat.

Paparan oleh Pemda Gunung Kidul.

 

 

Sambutan Kepala BPPPPD Kota Cirebon selaku Pimpinan Rombongan.

Sambutan Kepala Bappeda Gunung Kidul selaku Tuan Rumah.

Paparan tentang Embung NglANGGERAN oleh Kepala Bappeda Gunung Kidul.

 

 

 

 

 

Jalan Menanjak Menuju Lokasi Embung

 

Gedung Taman Teknologi Pertanian dilihat dari atas Bukit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brifing Staf yang dirangkaikan dengan pelepasan Drs. H. Arman Surahman, M.Si memasuki Purna Bakti per Tanggal 1 Agustus 2017

Ada saatnya berjumpa..ada pula saatnya berpisah. Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 adalah hari terakhir Drs. H. Arman Surahman, M.Si bertugas sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Kepala BPPPPD Kota Cirebon tersebut mengawali hari terakhir masa tugasnya dengan Apel Pagi bersama seluruh jajaran BPPPPD, dilanjutkan dengan Brifing Staf yang dirangkaikan dengan pelepasan beliau memasuki masa Purna Bakti per Tanggal 1 Agustus 2017. Sungguh banyak pelajg telah beliau bagi kepada kita semua. Selamat tinggal Bapak kami, Guru kami, dan Sahabat kami   doakan kami untuk selalu dapat meneruskan serta merealisasikan segala mimpi yang pernah kita rancang bersama.

Kegiatan Capacity Building

Solidaritas, Soliditas, Sinergitas dan Semangat Kolaborasi adalah modal dasar sebuahorganisasi dalam membangun kapasitasnya sebagai Learning Organization. Atas dasar itulah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon menyelenggarakan kegiatan Capacity Building, yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pelaksana, pada tanggal 27 Juli 2017. Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ipukan Palutungan Kabupaten Kuningan tersebut diisi dengan berbagai aktifitas di alam terbuka, diantaranya adalah : Trekking, Fun Games, dan Panahan.

 

Bappeda akan memiliki susunan organisasi dan tata kerja baru pada tahun 2017

sotk-bappeda

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, bappeda akan memiliki susunan organisasi dan tata kerja baru dengan klasifikasi A yang terdiri atas:

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, membawahi:

  • Sub Bagian Umum ;
  • Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  • Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :

  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :

  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Trantibumlinmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

5. Bidang Perencanaan Infrastrukture dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan;
  • Sub Bidang Perencanaan Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi :

  • Sub Bidang Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan;
  • Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  • Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi :

  • Sub Bidang Perencana Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
  • Sub Bidang Perencana Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Pertisipasi Masyarakat.

8.Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahi:

  • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
  • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
  • Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9. Kelompok Jabatan Fungsional

  • Fungsional Peneliti
  • Fungsional Perencana