Senam Penguin

Senam Pagi merupakan salah satu olahraga rutin yang dilaksanakan  setiap 2 kali dalam satu bulan tepatnya di hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dari pukul 08.00 s/d selesai di Halaman Parkir Kantor BPPPPD Kota Cirebon.

Senam ini dimulai dengan membaca Do’a bersama. Do’a bersama ini dipimpin oleh Instruktur Senam Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan. Senam ini diikuti oleh  Kepala BPPPPD &  seluruh pegawai BPPPPD  termasuk Siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri.

Senam kali ini bertemakan “ Army Girly ” beberapa pegawai ada yang ikut meramaikan tema tersebut dengan memakai pakaian, syal, & kerudung yang bertemakan Army.

Senam ini diawali dengan pemanasan dengan beraneka ragam judul lagu diantaranya lagu Goyang Nasi Padang, Jaran Goyang, Senam Penguin dan diakhiri dengan lagu Dia dari Anji Drive untuk Pendinginan.

Senam Penguin awalnya merupakan sebuah gerakan senam yang dilakukan oleh siswa di sebuah sekolah dalam kegiatan pramuka kemudian menyebar ke sekolah lainnya dan menjadi tren di kalangan pelajar, semakin meluas hingga akhirnya banyak pula orang dewasa yang tertarik melakukan senam. Senam ini terbilang unik, karena gerakannya didominasi oleh gaya seperti penguin seperti posisi tangan, langkah kaki dan gerakan berputar. Tempo gerakannya santai dan tidak menuntut banyak gerakan berat sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batasan usia. Manfaat Senam Penguin diantaranya selain sebagai hiburan semata juga dapat menjadi sebuah terapi untuk menenangkan pikiran karena meskipun gerakannya santai tetapi hampir seluruh anggota badan dituntut untuk bergerak sehingga dapat meringankan stress dan membuat tubuh menjadi lebih segar.

Senam ini ditutup dengan membaca Do’a bersama oleh Instruktur Senam Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan diharapkan agar senam yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.

 

Sehat itu Sederhana & Menyenangkan

Olahraga merupakan aktivitas yang kini mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Alasannya tentu saja karena kesibukan yang terlalu banyak. Padahal olahraga sangat penting untuk bisa olah tubuh demi kesehatan jangka panjang.

Sehat itu sederhana & murah meriah misalnya saja berjalan kaki setiap harinya itupun sudah termasuk olahraga. Faktor yang menjadikan seseorang malas dalam berolahraga karena dilakukan seorang diri. Salah satu jenis olahraga yang biasanya dilakukan beramai-ramai adalah senam. Olahraga senam biasanya lebih mengutamakan pada olahraga yang aktif dan banyak bergerak.

Mengingat pentingnya manfaat dari olahraga maka setiap 2 kali dalam sebulan tepatnya di hari jum’at seluruh pegawai termasuk siswa prakerin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Cirebon melakukan Senam Kebugaran Jasmani dengan dipandu oleh instruktur senam yang berpengalaman yaitu Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan  untuk memicu semangat pegawai BPPPPD Kota Cirebon.

Gerakan senam berulang dan kontinyu akan membuat jantung mampu bekerja lebih cepat. Apabila Anda mampu melakukannya setidaknya selama 20 menit saja, maka Anda sudah mampu untuk memulai langkah sehat jantung di masa depan. Jadi sekarang jangan sampai malas lagi untuk melakukan olahraga karena olahraga senam juga menyenangkan dan menyehatkan.

 

Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2019

Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2019 dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon ,  Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon,  Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon ,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon,  Perangkat Daerah  terkait selaku anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan, Budayawan Kota Cirebon, STTC (Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon), Pimpinan At-Taqwa Center Cirebon, serta Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 13.00 WIB di Ruang Gotrasawala BPPPPD Kota Cirebon.

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Bapak M. Arif Kurniawan, ST sekaligus selaku moderator rapat. Beberapa hal yang disampaikan Kepala Badan sebagai pembuka , antara lain:

  1. Sesuai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, dapat disampaikan sebagai berikut:
    • Alun-Alun Kejaksan berada pada SWK II dengan peruntukan fungsi utama perdagangan dan jasa serta fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, pariwisata, pendidikan, perkantoran, dan ruang terbuka hijau;
    • Alun-Alun Kejaksan ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang;
    • Alun-Alun Kejaksan berdasarkan rencana pola ruang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.
  2. Telah dilakukan Mutasi pencatatan aset Alun-Alun Kejaksan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Sekretariat Daerah) oleh Badan Keuangan Daerah.
  3. Pembangunan penataan Alun-Alun Kejaksan direncanakan akan memenuhi fungsi sebagai berikut :
    • Fungsi Lapangan Upacara;
    • Fungsi Lapangan Olahraga;
    • Fungsi Ruang Terbuka Hijau;
    • Fungsi Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima).
  4. SK Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan sedang dalam proses penetapan .
  5. Penyusunan Andal lalin (Analisis dampak lalulintas), UKL & UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sedang dalam proses, sementara untuk IMB masih menunggu kelengkapan.
  6.                Sesi berikutnya adalah presentasi dari Konsultan SHAU yang memaparkan rancangan  rencana Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan sekaligus menjadi bahan untuk ditanggapi oleh para pemangku kepentingan.

 

 

 

 

 

Bapak Wali Kota Cirebon mendapat kesempatan pertama untuk menanggapi presentasi tersebut  dengan merespon positif atas Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi  Jawa Barat TA.2019, adapun terkait rincian desain, Bapak Wali Kota mengembalikan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya.

Selanjutnya Kepala BPPPPD selaku moderator memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan masukan-masukan, antara lain:

  1. Tugu Proklamasi tetap berada di lokasi semula namun dilakukan rekayasa sehingga menjadi bagian dari Alun-Alun Kejasan;
  2. Lapangan dalam alun-alun agar tetap memiliki fungsi sebagai tempat sholat ied;
  3. Agar ditambahkan tangga dari basement yang langsung menuju masjid;
  4. Pedestral tiang bendera dipertimbangkan untuk dihilangkan;
  5. Penataan agar memperhatikan sisi manfaat, estetika dan etika;
  6. Perpohonan yang ada agar dipertahankan;
  7. Diharapkan dapat harmoni antara unsur tradisional dan unsur modern;
  8. Dinas-dinas terkait agar melakukan persiapan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan.

Selanjutnya segenap masukan dirangkum oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Ir.Yoyon Indrayana, MT selaku Wakil Ketua II Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan dengan menyampaikan bahwa membicarakan alun-alun berarti bicara arsitektur kota yang harus mampu menyelesaikan permasalahan tingkat kota, sehingga diharapkan segenap pemangku kepentingan tidak berfikir untuk bagaimana alun-alun ini bisa mengkomodir kepentingannya, melainkan harus berfikir bagaimana bisa berkolaborasi agar terwujudnya penataan alun-alun kejaksan yang terbaik bagi warga kota Cirebon.

 

Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  (BPPPPD) Kota Cirebon menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Saptarengga, Lt. 2 BPPPPD Kota Cirebon. Rapat Kerja Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Rapat kerja dibuka oleh perwakilan Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menyampaikan maksud dan tujuan rapat kerja yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

  • Penataan ruang Kota Cirebon saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031. Jika melihat rencana struktur ruang Kota Cirebon, Kota Cirebon dapat dibagi menjadi 3 yaitu bagian utara merupakan wilayah pesisir, bagian tengah merupakan pusat kota dengan fungsi bisnis (CBD) dan bagian selatan berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan luasan +/- 100 hektar.
  • Kedepannya dalam revisi RT/RW Kota Cirebon ini akan dikaji  ulang terkait beberapa hal:
  1. Update batas administrasi Kota Cirebon sesuai dengan Permendagri 75/2017;
  2. Penentuan 1 pusat pelayanan pada SWK. Keberadaan dua pusat kota dalam Sub Wilayah Kota (SWK) II kurang ideal;
  3. Luasan wilayah konservasi di SWK IV.
  • Terkait dengan rencana pola ruang terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Cirebon:
  1. Pengembangan wilayah pesisir sekitar Kawasan pelabuhan sepanjang kewenangan sepenuhnya oleh pusat sehingga intervensi pemerintah Kota Cirebon terhadap wilayah pesisir kurang optimal. Adapun dalam Master Plan Pelabuhan Kota Cirebon akan dilaksanakan pembangunan GNT sejauh 15 mil. Pembangunan tersebut direncanakan untuk menampung kapal berkapasitas 500 – 750 rit perhari. Untuk menghindari dampak kemacetan dari distribusi barang, pemerintah Kota Cirebon telah mengusulkan untuk membangun jalur kereta khusus barang atau tol laut;
  2. Perlintasan sebidang, Kota Cirebon memiliki 9 perlintasan bidang dengan jarak 600 meter dan intensitas kereta yang padat yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, apalagi dengan adanya rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang melewati Kota Cirebon. Menanggapi hal tersebut, Kota Cirebon mengusulkan untuk pembangunan elevated rail train;
  3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20%, RTH Kota Cirebon saat ini belum memenuhi amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan simulasi pemenuhan RTH kekurangan +/- 9 hektar lahan untuk dimanfaatkan sebagai  RTH; dan
  4. Penyediaan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), produktivitas sektor pertanian Kota Cirebon terus menurun. Kedepannya melalui dinas terkait produktivitas pertanian akan dipertahankan dan diadakan pembebasan lahan +/-  5.000 meter untuk LP2B.

Sesi Tanya Jawab:

  1. Belum disinggung tentang alokasi lahan pengelolaan Bagaimana pengelolaan sampah Kota Cirebon saat ini?

Kota Cirebon memiliki TPA namun kemampuan kapasitasnya mulai melampaui batas. Sudah dilakukan kesepakatan untuk membuang sampah di luar wilayah kota cirebon namun dikarenakan ada pembiayaan yang harus dianggarkan pelaksanaanya maka  perlu dikaji ulang.

  1. Terkait permukiman masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh Kota Cirebon dapat dikatakan sudah “nyaman” berada di lingkungan permukiman kumuh contohnya di daerah Cangkol. Kawasan permukiman kumuh harus menjadi prioritas dalam penataan ruang di Kota Cirebon. Bagaimana terkait hal itu ?

Terkait dengan permasalahan sosial, Kota Cirebon membutuhkan rumah singgah atau rumah aman untuk penanganan ODGJ dan Gepeng. Permalasahan sudah menjadi masalah antar wilayah maka harapannya provinsi menjadi focus hal tersebut. Sudah ada usulan untuk lokasi rumah aman atau rumah singgah di daerah Palimanan.

  1. Terkait dengan peningkatan konektivitas di Wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya apakah pembangunan CORR di Kota Cirebon akan menjadi prioritas?

Pembangunan CORR terhambat pada masalah pembebasan lahan, perlu ada kajian ulang mengingat harga lahan setiap tahunnya berubah.

Kota Cirebon juga menghadapi permasalahan pada aliran sungai. Aliran sungai yang mengalami sedimentasi. Sedimentasi tidak hanya tanah tapi sampah juga sudah 5 tahun tidak ada pengerukan atau tindakan lainnya dari BBWS. Hasil dari pembahasan ini diharapkan memberikan masukan terhadap substansi RT/RW Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Kota Cirebon.