KUA PPAS Tahun 2015

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara RKPD Tahun 2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2015tanggal 8 Mei 2014 dan telah ditayangkan di Radar Cirebon Edisi 28 Agustus 2014 lalu. Rancangan Kebijakan Umum APBD kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRDyang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama.Substansi dari Kebijakan Umum APBD meliputianalisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendanaan daerah, yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan di bidang keuangan daerah, terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Berikut ini adalah asumsi dasar kebijakan keuangan daerah berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CirebonNomor : 903/BA.19-BAPPEDA/2014 dan Nomor : 903/BA.32-DPRD/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015. selanjutnya

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015. Rencana kerja pembangunan daerah disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Cirebon serta menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran tahun anggaran 2015. selanjutnya

Kota Cirebon Dianggap Memiliki Potensi Menjadi Kota Internasional

Wakil Walikota Cirebon dalam sambutanya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jaja Sulaeman, berharap seminar ini dapat menjadi inspirasi dan dorongan semangat bagi pemerintah Kota Cirebon, serta masyarakat luas untuk terus bersama-sama berproses kreatif menggali dan mengolah pontensi di wilayah Kota Cirebon. Sehingga bermafaat bagi upaya-upaya meningkatkan kemakmuran dan menyejaterahkan masyarakat.

Alexander Soetjipto, Presiden St.Louis-Bogor Sister Cities yang juga penggagas inisiatif Pemda Berkarya INV mengatakan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai kota internasional. Alexander yang juga merupakan salah satu aktivis di St.Louis Center For Internasional Relations, Missouri, Amerika Serikat, juga menyampaikan pengalamannya membantu Kota St.Louis dalam kegiatan yang menyangkut hubungan secara internasional.

“Untuk itu kami menyarankan untuk segera dibentuk komite hubungan internasional Kota Cirebon,” jelas Alex.

Galih Permata yang merupakan pengagas Sister Cities (kota kembar) antara Kota Cirebon dengan Austin salah satu kota di Texas, Amerika Serikat mengutarakan bahwa pembentukan komite hubungan internasional membutuhkan banyak pihak untuk diajak berkerjasama. “Termasuk dari pemerintah Indonesia dan Amerika Serikatnya itu sendiri,” papar Galih. (Kir Raharjo)