Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal Melalui Rumah Susun di Kota Cirebon

Acara dibuka dan dipandu oleh Bapak Arif Kurniawan, ST selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

Luas wilayah Kota Cirebon sekitar 37 km2dengan 5 kecamatan, 22 kelurahan sehingga kebutuhan lahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal di Kota Cirebon terus mendesak.

Persepsi terhadap rumah susun masih belum menarik di kalangan masyarakat Kota Cirebon.

Pemaparan dari Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (Tim Kelitbangan)

  • Kajian ini menggunakan analisis perkembangan penduduk dan ketersediaan rumah tinggal, analisis aspek kultur dan ekonomi.
  • Dalam 10 tahun ke depan penduduk Kota Cirebon diperkirakan menjadi 342.985 dengan penduduk miskin 32.224 jiwa atau 9.794 KK.
  • Asumsi 1 Tower 8 Lantai (rumah susun bertingkat tinggi) berisi 32 KK/ lantai, total 256 KK. Lahan untuk bangunan tower minimal 1.750 m2
  • Dalam 10 tahun ke depan Kota Cirebon memerlukan 40 tower bangunan rumah susun atau 7 Ha.
  • Berdasarkan data kuesioner terdapat lebih dari 20% responden yang lebih dari 1 KK dalam 1 rumah. Perhitungan tersebut menghasilkan 80 tower dalam 10 tahun, dan 18 Ha untuk tower dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  • Dengan dibangun 40 tower akan mengurangi 50% permukiman kumuh.
  • Pemahaman rumah susun di masyarakat adalah rumah tinggal bertingkat secara bersama-sama (93,13%)
  • Kesiapan tinggal di rumah susun (55%). Masyarakat ingin dekat pusat perdagangan/jasa (62,50%).
  • Kesanggupan biaya sewa rumah susun Rp 200.000-Rp 600.000 dengan biaya pengelolaan Rp 25.000-Rp 75.000 per bulan.
  • Ketersediaan lahan di Kota Cirebon untuk 7 tower atau 4 tower (perdagangan, jasa, fasos, fasum) rumah susun di Lapangan Sepak bola Kesenden.
  • Di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok memiliki organisasi khusus yang mengelola kawasan kumuh (berupa UPT/UPTD) lengkap dengan dukungan SDM.

SESI DISKUSI

Ibu Neneng, DPRKP

Di DPRKP, kami sudah buat DED untuk pengentasan kawasan kumuh di kawasan Panjunan. Memang kami belum ada organisasi khusus yang mengelola rusun di DPRKP.

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Sebagian besar masyarakat yang merasa tidak siap untuk tinggal di rumah susun adalah masyarakat pesisir. Menurut saya, itu karena belum ada contoh baik.
  • Kota maupun Kabupaten Bogor bisa menjadi contoh baik bagi Cirebon.
  • Di Kota Cirebon diarahkan menjadi perdagangan, perkantoran, dan jasa.

Bapak Sigit, Kepala Bidang Perencaan Wilayah dan Infrastruktur BPPPPD

  • Mengapa tidak dibangun di pesisir?

Bapak Suharto, SE, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, BPPPPD

  • Data-data di sini mengarah pada bahwa warga Kota Cirebon membutuhkan rumah susun vertikal. Apakah datanya valid?

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Kami menyebar 440 kuesioner dengan 20 responden per kelurahan (22 kelurahan di 5 kecamatan).

Bapak Karman, Badan Keuangan Daerah

  • Ada rencana dari pemerintah daerah Kota Cirebon untuk pengadaan lahan di daerah Panjunan. Aset pemerintah di Kesenden berupa lapangan sepakbola ditujukan untuk RTH. Kami tidak punya aset di Argasunya tetapi lahan rumah susun di dekat Terminal Harjamukti dapat dimaksimalkan dahulu.

Bapak Deden, Bidang Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur BPPPPD

  • Kami berharap data dan analisis bukan hanya tentang kesiapan masyarakat, tetapi kondisi existing sesuai dengan kriteria.
  • Harusnya dihitung backlog perumahannya agar bisa dihitung real kebutuhannya.
  • Hunian berimbang harus menjadi pertimbangan

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Kajian ini terbatas untuk masyarakat miskin. Di peraturan perundang-undangan, terdapat rumah susun umum, khusus, dan komersial. Saya mengusulkan adanya rencana pengembangan rumah susun di Kota Cirebon secara luas dengan kelas-kelas berbeda.

Bapak Arif Kurniawan, ST, Kepala BPPPPD

  • Kajian ini terbatas untuk masyarakat miskin. Di peraturan perundang-undangan, terdapat rumah susun umum, khusus, dan komersial. Saya mengusulkan adanya rencana pengembangan rumah susun di Kota Cirebon secara luas dengan kelas-kelas berbeda.

BKD

  • Kami punya rekan kerja PD Pembangunan sebagai bank tanah. Proses pemanfaatan oleh rumah susun masih kurang. Menurut saya jika perangkat daerah yang mengelola malah kurang kompetitif, sebaiknya oleh PD Pembangunan.

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Ada amanat undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan rumah tinggal oleh pemerintah.

Ibu Neneng, DPRKP Di DPRKP sudah ada rencana perwal untuk pemenuhan rumah susun yang sudah ada anggarannya di Bidang Perumahan.

Kesimpulan disampaikan oleh BapakArif Kurniawan, ST selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan BPPPPD Kota Cirebon.

Adapun poin kesimpulan sebagai berikut:

  • Harap diperhatikan kajian ini oleh BPPPPD dan perangkat daerah terkait lainnya dalam membangun rencana induk pembangunan rumah susun agar dapat diajukan ke pemerintah pusat.
  • Harus ada revisi RTRW dan RDTR agar dapat mengakomodasi pembunan rumah susun di Kota Cirebon.

Senam Aerobik

Senam Aerobik ini dimulai dengan membaca Do’a bersama yang dipimpin oleh instruktur senam berpengalaman dari Dinas Kesehatan untuk memicu semangat pegawai BPPPPD Kota Cirebon.

Senam dilaksanakan di hari Jum’at dari pukul 07.00 s/d selesai di Halaman Parkir  Kantor BPPPPD Kota Cirebon. Senam ini diikuti seluruh Karyawan/Karyawati BPPPPD termasuk siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri.

Senam Aerobik  kerap dipilih untuk menurunkan berat badan. Gerakan dengan penuh power pada  Senam Aerobik memang efektif menurunkan berat badan. Melakukan  Senam Aerobik  selama kurang lebih satu jam saja sudah cukup banyak membakar kalori tubuh.

Dijamin pada saat melakukan  Senam Aerobik , tubuh akan cepat mengeluarkan keringat dan menghilangkan racun pada tubuh kita. Adapun Beberapa Manfaat melakukan Senam Aerobic diantaranya adalah :

  1.  Meningkatkan kemampuan otak dengan mendorong sel otak untuk bekerja lebih baik. Sehingga meningkatkan kefokusan pada otak, merangsang daya ingat lebih kuat, dan meningkatkan kinerja intelektual dan mental. Rutin melakukan senam aerobik dapat melindungi otak dari penyakit Alzheimer.
  2. Dapat membantu menjaga kesehatan kulit yang bekerja mengencangkan kulit yang longgar dan memperlambat penuaan dini. Senam aerobik dapat mengaktifkan otot-otot pada tubuh sehingga tubuh menjadi lebih kencang.
  3. Memperbaiki pembakaran pada area tubuh dengan meningkatkan kemampuan fisik untuk mencerna makanan dengan benar.
  4. Terhindar dari obesitas.

Senam ini ditutup dengan membaca Do’a bersama oleh Instruktur Senam dari Dinas Kesehatan diharapkan agar senam yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.

Senam BPPPPD Kota Cirebon

Senam Aerobik ini dimulai dengan membaca Do’a bersama yang dipimpin
oleh instruktur senam berpengalaman dari Dinas Kesehatan untuk memicu semangat pegawai BPPPPD Kota Cirebon.
Senam dilaksanakan di hari Jum’at dari pukul 07.00 s/d selesai di Halaman Parkir  Kantor BPPPPD Kota Cirebon. Senam ini diikuti seluruh Karyawan/Karyawati BPPPPD termasuk siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri.
Selain membuat tubuh agar tetap sehat dan bugar, berikut beberapa manfaat lain yang dapat kita rasakan dengan melakukan senam aerobik :
–  Menguatkan Otot Dalam Tubuh
–  Daya tahan tubuh & Daya tahan Jantung
– Menurunkan Berat Badan
–  Kelenturan Tubuh Meningkat
–  Meningkatkan Energi Tubuh
– Membantu Mengendalikan Gula Darah
–  Kekebalan Tubuh Meningkat
Senam ini ditutup dengan membaca Do’a bersama oleh Instruktur Senam dari Dinas Kesehatan diharapkan agar senam yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.

Pembahasan Kajian Sempadan Jalan Kota Cirebon

Acara dibuka dan dipandu oleh Bapak Irwan M. Mayland, S.Sos,  selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon
 
Bapak Irwan M. Mayland, S.Sos. menyampaikan bahwa kajian ini diperlukan untuk menjadi bahan pelaksanaan di lapangan, khususnya bagi pengembangan rumah susun yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pemaparan dari Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (Tim Kelitbangan)
1. Kajian ini adalah mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tinggal melalui rumah susun di Kota Cirebon.
2. Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, tersedianya dana murah.
3. Pola-pola penanganan perumahan dan permukiman kumuh, antara lain peremajaan, pemugaran, dan permukiman kembali.
4. Asas dari penyelenggaraan rumah susun Pasal 2 UU No.20 Tahun 2011.
5. Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi: penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun, penetapan zonasi pembangunan rumah susun, penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
6. Jumlah penduduk Kota Cirebon 316.277 jiwa dengan tingkat kemiskinan 8,88% (Cirebon Dalam Angka).
7. Untuk menghitung backlog perumahan perlu data dari DPRKP.
8. Berdasarkan Pasal 15 Butir (b) RTRW 2011-2031 pengembangan perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi.


TANYA-JAWAB

Bapak Dr. Kartono, SH, MM–UGJ

KK Miskin di Cirebon hanya 8,88%, apakah itu tidak kecil, karena rumah susun katanya diperuntukan untuk masyarakat miskin?

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT(STTC)

Rumah susun bukan hanya untuk masyarakat miskin, ke depannya bisa juga komersial untuk masyarakat kelas menengah karena keterbatasan lahan. Secara kuantitatif bisa diukur mengenai kesiapan sosial, budaya, dan ekonomi.

Bapak H. Suharto, SE (BPPPPD)

Untuk penelitian pendahuluan, masih mencukupi. Untuk ke depannya, survei animo masyarakat. Diperlukan data jumlah rumah untuk menghitung housing backlog.

Bapak Irwan M. Mayland, S.Sos. (BPPPPD)

Sebagai masukan, jumlah KK juga harus diperhitungkan karena dalam satu rumah bisa ada beberapa KK.
Bagaimana tata kelola perumahan rumah susun, apakah diperlukan Perumda.

Bapak H. Suharto, SE (BPPPPD)

Untuk setiap kegiatan kajian di setiap tahap perlu mengundang pengendali mutu.

Ibu Neneng W–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

Tahun depan DPRKP akan mengadakan penghitungan rumah di triwulan I. Saat ini, angka tersebut masih berupa asumsi. Untuk tahun depan akan ada penataan kota tanpa kumuh, dengan DED dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT(STTC)

Sudah ada beberapa penelitian mengenai studi kasus rumah susun di Dukuh Semar. Ketidakberhasilannya disebabkan kurang layaknya fasilitas, akses moda transportasi, dan sumber mata pencaharian.

Ibu Indah Gilang Pusparani, S.Sos (BPPPPD)

1. Apakah di kuesionernya akan muncul pertanyaan mengenai persepsi kualitas, persepsi target penghuni, dan reputasi? Apakah akan ada rekomendasi pengelolaan rumah susun?
2. Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon 8,88%, tetapi itu angka tertinggi kedua di Kota Cirebon.

Bapak Dr. Iwan Purnama, ST, MT (STTC)

1. Di dalam kuesioner ada pertanyaan mengenai animo dan persepsi masyarakat, tetapi di suatu saat bisa jadi kebijakan politik yang mengharuskan masyarakat. Untuk kajian ini akan muncul angka-angka kebutuhan jumlah unit, kawasan, lokasi, dan kajian sosial budaya.
2. Untuk ke depannya, kajian dapat dikembangkan.

Bapak Kurnia Tri Hermawan, S.Sos. (BPPPPD)

1. Apakah di dalam kajian ini, rumah susun Dukuh Semar akan dipertimbangkan kembali, karena sudah ada?
2. Siapa yang akan menjadi responden dalam kuesioner penelitian ini?
 
Bapak Dr. Iwan Purnama, ST, MT (STTC)

1. Kajian Dukuh Semar akan dipertimbangkan karena sebelumnya sudah disebutkan mengenai ketidakberhasilan rumah susun dukuh semar
2. Responden kuesioner akan mengarah pada masyarakat di kawasan padat di Kota Cirebon.
 
Adapun poin kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesimpulan penyampaian laporan akhir diharapkan menjadi produk hukum.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan tambahan anggaran sesuai dengan capaian dari penelitian saat ini.