Coastel Clean Up (Bersih-Bersih Pantai)

Dalam “Coastal Clean up” ini, ratusan masyarakat dari berbagai daerah di sekitar Cirebon ramai-ramai membawa peralatan kebersihan untuk memungut sampah di bibir pantai Pelabuhan Cirebon.

Bahkan, Siti Nurbaya(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan Walikota serta Wakil Walikota Cirebon, H Nashrudin Azis dan Hj. Eti Herawati ikut langsung memungut sampah yang didominasi oleh plastik. Siti Nurbaya menilai, Cirebon dan Indramayu memiliki potensi kelautan yang luar biasa sehingga kebersihan dan kelestarian lautnya harus terus dijaga. 

“Seperti kata kang Emil (Gubernur Jabar,red), Cirebon bagian penting dari Jawa Barat dan Indonesia. Di sini nantinya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, lautnya harus dijaga. Pantai itu memiliki potensi yang bagus baik dari segi ekonomi maupun wisata,” katanya.

Siti Nurbaya menambahkan, sejak tahun 2015 lalu, KLHK telah melakukan gerakan Aksi Bersih-Bersih Pantai atau “Coastal Cleanup” di berbagai wilayah di Indonesia. Sampah yang dikumpulkan dari kegiatan bersih-bersih pantai ini selanjutnya ditimbang untuk diketahui dan dipilih jenisnya. Selanjutnya sampah tersebut akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk dikelola.

Menurutnya, sampah yang tersebar di laut sebagian besar berasal dari aktivitas di darat. Bahkan, dalam 1 meter persegi, terdapat total 106 kilogram sampah campuran. Dengan gambaran seperti ini, maka hal yang wajar apabila dunia internasional menempatkan Indonesia pada urutan kedua dengan sampah terbanyak di lautan.

Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis mengatakan, kedatangan Menteri LHK ini menjadi tenaga tambahan untuk membersihkan pantai di Kota Cirebon. Azis juga mengajak masyarakat Kota Cirebon untuk mematahkan penilaian dunia yang menyatakan Indonesia berada di urutan kedua yang sampahnya terbanyak di lautan.

“Kita harus tepis anggapan tersebut. Caranya apa ya dengan berupaya menjaga pantai kita dari berbagai macam sampah yang ada. Mulai saat ini mari kita sama- sama gelorakan bersih- bersih sampah kepada masyarakat,” ungkapnya.

 

Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang

Kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada Selasa 12 Februari 2019 bertujuan untuk melakukan studi banding terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Cirebon. Harapannya setelah mengkaji Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon dapat  diadopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Rapat dibuka oleh perwakilan dari komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kepala BPPPPPD Kota Cirebon dan sesi diskusi.

Pemaparan Kepala BPPPPD Kota Cirebon

Dari sisi administratif dan karakteristik daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Tangerang Selatan memiliki perbedaan yang signifikan. Kota Cirebon secara administrative terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan.

  • Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengatur susunan Perangkat Daerahnya dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Adapun perencanaan pembangunan daerah saat ini diatur dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
  • Kota Cirebon saat ini sedang melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023, bersamaan dengan terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2018-2023.
  • Dari kerangka pendanaan alokasi hibah untuk RW sebesar Rp 50 juta untuk 247 RW untuk kegiatan skala RW seperti Posyandu dan Kebersihan
  • Alokasi biaya operasional RW sebesar Rp 3 juta dan RT sebesar 1 juta.
  • Kota Cirebon sudah menerapkan sistem perencanaan pembangunan berbasis online yaitu SIMREDA. Seluruh program pembangunan diinput dalam SIMREDA dan menjadi dasar dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. Pada perkembangannya Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sistem E-Planning untuk menyeragamkan tahapan perencanaan
  • Isu pembangunan yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Kota Cirebon seperti ketersediaan air bersih, pengembangan  kawasan pusaka (heritage), pengelolaan sampah dan urbanisasi.

Sesi Diskusi

Ketua Komisi IV:

  • Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan, berapa tingkat keselarasan antara RPJMD Kota Cirebon dan pelaksanaannya di Perangkat Daerah?
  • Bagaimana koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan hasil Reses berupa Pokok-Pokok Pikiran Dewan (Pokir).

Komisi IV:

  • Dalam hal alokasi dana untuk RW di Kabupaten Tangsel berupa kompensasi. Kompensasi perbulan untuk RW sebesar Rp 250 ribu dan per 3 bulan di tingkat RT sebesar 150 ribu. Jika dibandingkan dengan biaya operasional yang telah disebutkan Kabupaten Tangsel lebih kecil nilainya. Lalu bagaimana dengan proses dan teknis pemberian hibah ke RW? Apakah diatur dalam peraturan perundangan daerah?
  • Bagaimana keselarasan antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang di Kota Cirebon, khususnya dalam pemanfaatan jalur hijau?

Kepala BPPPPD:

  • Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Cirebon periode 2013-2018 bahwa pencapaian penyerapan APBD sebesar 80 persen sedangkan hasil evaluasi kesesuaian APBD dan RKPD tahun 2018 berhasil mencapai 98,90 persen.
  • Kota Cirebon dalam hal alokasi dana RW berupa insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • Berdasarkan perwal tersebut alokasi dana RW senilai Rp 50 juta dimanfaatkan 70% untuk kegiatan fisik (RW Layak Anak, RW Smart, dan infrastruktur) dan 30% untuk non-fisik (administrasi pelaporan, SPJ, Posyandu dan Posbindu). Alokasi dana RW senilai Rp 50 juta diluar dari biaya operasional RW namun masih dalam pos dana hibah RW.
  • Sedangkan untuk alokasi pendanaan kegiatan rutin di kelurahan setiap tahunnya berkisar Rp 275 juta – Rp 300 juta sedangkan di tingkat kecamatan sebesar Rp 500 juta. Lurah diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan camat sebagai  Pengguna
  • Dimulai tahun 2019 alokasi pendanaan biaya operasional ada di anggaran kecamatan sedangkan hibah melalui anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
  • Penyampaian pokir langsung dari anggota dewan kepada Perangkat Daerah bersangkutan, selanjutnya Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan diinput dalam program/kegiatan di Perangkat Daerah.
  • Terkait tata ruang, perencanaan tata ruang Kota Cirebon ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kendala pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% karena keterbatasan lahan. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang sudah dibentuk Tim TKPRD.

Komisi IV :

  • Berdasarkan penjelasan, dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan alokasi pendanaan pembangunan cukup besar dibandingkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Selatan. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk RW dalam melakukan pembangunan secara mandiri.
  • Dilihat dari ketercapaian program dalam RPJMD, RKPD dan APBD juga dapat dinilai baik. Aspirasi dewan dalam Pokir telah dilaksanakan dan dapat diadopsi oleh pemangku kebijakan baik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang .

Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Pemeriksaan Kesehatan merupakan agenda rutin pegawai BPPPPD Kota Cirebon yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan tepatnya pada hari Jum’at, 08 Februari 2019 di Ruang Rapat Saptarengga. Pemeriksaan Kesehatan ini dibantu oleh Tenaga Medis dan Para Medis Puskesmas Sunyaragi yang bertujuan agar Pegawai BPPPPD Kota Cirebon dapat mengetahui Berat Badan, Tinggi badan, Lingkar Perut, Tensi Darah, Kolestrol, & Asam Urat.

 

 

 

 

Tolak Ukur Tekanan Darah Normal diantaranya :

Tekanan Darah Sistolik mm Hg (atas#) Sistolik mm Hg (Bawah#)
Normal Kurang dari 120 dan Kurang dari 80
Prehipertensi 120-139 atau 80-89
Tekanan Darah Tinggi 140-159 90-99
(Hipertensi Stage 1)
Tekanan Darah Tinggi 160 atau lebih tinggi atau 100 atau lebih tinggi
(Hipertensi Stage 2)
Krisis Hipertensi Lebih dari 180 atau Lebih dari 110
(Butuh Perawatan Segera)

Dengan Mengetahui Berat Badan, Tinggi badan, Lingkar Perut, Tensi Darah, Kolestrol, & Asam Urat. Maka kita bisa menjaga pola makan sehari-hari jika sekiranya Tensi Darah, Kolestrol ataupun Asam Urat kita sedang naik atau diatas Normal.

 

Senam Penguin

Senam Pagi merupakan salah satu olahraga rutin yang dilaksanakan  setiap 2 kali dalam satu bulan tepatnya di hari Jum’at tanggal 08 Februari 2019 dari pukul 08.00 s/d selesai di Halaman Parkir Kantor BPPPPD Kota Cirebon.

Senam ini dimulai dengan membaca Do’a bersama. Do’a bersama ini dipimpin oleh Instruktur Senam Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan. Senam ini diikuti oleh  Kepala BPPPPD &  seluruh pegawai BPPPPD  termasuk Siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri.

Senam kali ini bertemakan “ Army Girly ” beberapa pegawai ada yang ikut meramaikan tema tersebut dengan memakai pakaian, syal, & kerudung yang bertemakan Army.

Senam ini diawali dengan pemanasan dengan beraneka ragam judul lagu diantaranya lagu Goyang Nasi Padang, Jaran Goyang, Senam Penguin dan diakhiri dengan lagu Dia dari Anji Drive untuk Pendinginan.

Senam Penguin awalnya merupakan sebuah gerakan senam yang dilakukan oleh siswa di sebuah sekolah dalam kegiatan pramuka kemudian menyebar ke sekolah lainnya dan menjadi tren di kalangan pelajar, semakin meluas hingga akhirnya banyak pula orang dewasa yang tertarik melakukan senam. Senam ini terbilang unik, karena gerakannya didominasi oleh gaya seperti penguin seperti posisi tangan, langkah kaki dan gerakan berputar. Tempo gerakannya santai dan tidak menuntut banyak gerakan berat sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa batasan usia. Manfaat Senam Penguin diantaranya selain sebagai hiburan semata juga dapat menjadi sebuah terapi untuk menenangkan pikiran karena meskipun gerakannya santai tetapi hampir seluruh anggota badan dituntut untuk bergerak sehingga dapat meringankan stress dan membuat tubuh menjadi lebih segar.

Senam ini ditutup dengan membaca Do’a bersama oleh Instruktur Senam Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan diharapkan agar senam yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.