Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pegawai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Persiapan dan Pembahasan Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pegawai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilasanakan pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.00 di Ruang Rapat Gotrasawala BPPPPD Kota Cirebon. Kajian ini dihadiri oleh Tim Kelitbangan yaitu Dr. Kartono,SE M.Si selaku ketua Tim Kelitbangan, Iwan Purnama ST MT dan Toni Ari Wibowo,SST.Par.,M.Par selaku Anggota Tim Kelitbangan. Juga dihadiri oleh Tim Surveyor yakni Muhammaad Dandi Ramadhan, Fiky Yudhistira dan Badilah Bin Rawin dan dihadiri oleh 2 Perangkat Daerah yakni Feri Djunaedi,SH,MH (Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier BKPPD) dan Muhammad Jatnika, SSTP (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur). Acara ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Bapak Yayat Sudaryat, M.Si selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. Tugas pokok dan fungsi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah untuk melayani masyarakat maka dari itu untuk dapat meraih efektivitas dan efisiensi kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, diperlukan kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya dan bagaimana realisasinya.

Dr. Kartono,SE M.Si dari Tim Kelitbangan menyampaikan bahwa Metode survei adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantifatif dengan pendekatan deskriptif. Variablenya meliputi variable bebas (pendapatan, reward and punishment, lingkungan kerja, motivasi, pendidikan, kompetensi, politik organsiasi, work and live balance, & variable terikat (efektivitas dan efisiensi kinerja). Pengambilan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan tingkat error 8%. Sasaran PNS sebanyak 259 dari 4663 PNS di Kota Cirebon. Untuk Lokasinya itu seluruh Perangkat Daerah se Kota Cirebon ada 31 Perangkat Daerah. Teknik penarikan data yang digunakan ada kuesioner yang dilengkapi dengan kolom jawaban kualitatif. Untuk waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus September Oktober).

Adapun Saran dan Masukan dari Peserta Rapat :

Herlinah, AKS (Kabid Litbang Pemerintahan Dan Kemasyarakatan BPPPPD) untuk SAKIP yang dinilai adalah penganggaran, pelaporan, dan kinerja pegawai. Mungkin agar jadi lebih mengena, judulnya sebaiknya ada kinerja pelayanan publik ASN.

Imbang Isnaeni,SSTP (Kabid Perencanaan Pemerintah BPPPPD) menyampaikan bahwa jika mengarah ke SAKIP adalah tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Belum ada P3K di lingkungan daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Feri Djunaedi,SH,MH (Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier BKPPD) memberikan masukan terkait menambahkan UU ASN, meminta pengecekan terhadap jumlah ASN, kompetensi ASN, nama ASN diganti menjadi PNS dan Variabel bebas bisa ditambahkan melalui diklat.

Dr. Kartono,SE M.Si dari Tim Kelitbangan menyampaikan  dengan keterbatasan waktu dan anggaran, metode kuantitatf pertanyaan tertutup – kualitatif in-depth interview menjadi pilihan yang moderat. Kalau ada anggaran dan waktu yang cukup kita bisa melakukan eksperimen sosial.

Acara ditutup oleh Bapak Yayat Sudaryat, M.Si dengan kesimpulan bahwa hasil  kajian diharapkan selesai sesuai jadwal yaitu pada bulan Oktober 2020, tim Kelitbangan menerima dan merevisi kajian sesuai dengan masukan yang telah didiskusikan dalam rapat persiapan ini dan kajian ini diharapkan dapat bermafaat dalam pengambilan keputusan di lingkup pengembangan SDM PNS.

Adapun kesimpulan lainnya :

  1. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan Agustus s/d Oktober 2020
  2. Data asal penelitian disesuaikan dengan DPA Tahun 2020
  3. Kajian judul akan dirubah semula :

 “ Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang mempengaruhi  Efektivitas dan Efisiensi Kinerja ASN dilingkungan Pemda Kota Cirebon”

dirubah menjadi :

Penelitian Kajian Faktor-Faktor yang mempengaruhi  Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pegawai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

  • Regulasi (Dasar-Dasar Hukum Ditambahkan)
  • Sebagai bahan Kebijakan Pemerintah Daerah.