Rapat Kondisi Variabel Makro Indonesia

Kunjungan DPR RI yang dilaksanakan pada Selasa 05 Maret 2019 di Ruang Rapat Saptarengga BPPPPD Kota Cirebon bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berifat primer (Observation) dan sekunder ke daerah yang dijadikan sampel penelitian. Analisis ini terkait “ Kondisi Variabel Makro Indonesia Beserta Tantangannya ”. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang dilaksanakan pada daerah dengan pembagian dua kategori, yaitu :

  1. Daerah yang memiliki pertumbuhan investasi tinggi, tingkat penyerapan pengangguran tinggi, angka kemiskinan dan gino rasio yang rendah.
  2. Daerah yang memiliki pertumbuhan investasi rendah, tingkat penyerapan pengangguran rendah, angka kemiskinan dan gini rasio yang tinggi.

Dari kategori tersebut, didapatkan 4 sampel daerah sebagai berikut : 2 Daerah yang masuk kategori pertama, yaitu Bali dan Sumatra dan 2 daerah yang masuk kategori kedua, yakni Papua Barat dan Jawa Barat.

Dalam penelitian ini mengambil sampel kota cirebon sebagai yang mewakili jawa Barat. Kota Cirebon masuk dalam kategori perkembangan investasinya cukup lambat, sehingga penyerapan tenaga kerjanya rendah dan angka kemisikinan dan gini rasio yang cukup tinggi.

Pemaparan Kepala BPPPPD Kota Cirebon

  • Kota Cirebon secara administrative terdiri dari :

Luas wilayah = 37,358 km² atau 3.736 hektar.

Wilayah administratif : 5 Kecamatan, 22 kelurahan; 248 RW dan 1.369 RT.

Jumlah penduduk tahun 2017 = 313.325 (BPS)

Kepadatan penduduk                = 8.387 jiwa/km²

  • Kontribusi terbesar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 berasal dari kategori Informasi dan Komunikasi 11,04%, jasa lainnya 8,73%, jasa pendidikan 7,93%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,39%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman 7,46%, jasa  perusahaan 6,93%, real estate 5,79%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 5,69%.

Pemaparan Analisis APBN DPR RI, diantarnya :

  1. Rastri Paramita, S.E,M.M
  2. Ratna Christianingrum, S.Si,M.Si
  3. Laras Lintang Asmoro, S.E,M.M
  4. Fadila Puti Lenggo G. S.E,M.M
  5. Nurul Azizah S.E,M.M

DPR RI terbagi 2 kelompok diantaranya :

  1. Sekretariat Jenderal yang membidangi Administrasi
  2. Badan Keahlian.

DPR RI terbagi kedalam 5 pusat tiga diantaranya yaitu pusat penelitian, pusat kajian anggaran, dan pusat akuntabilitas keuangan negara.

Menganalisis isu yang berkaitan dengan analisis anggaran yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran yaitu Drs. Asep Ahmad Saefulloh, SE,M.Si terbagi dalam 4 bidang 2 diantaranya yakni perencanaan Fungsi makro dan bidang pembiayaan.

Tujuan dari observasi ini yakni :

  • Mengumpulkan Data dan Informasi tentang bagaimana pengaruh Variabel makro terhadap target pembangunan
  • Karakteristik Tenaga Kerja
  • Penurunan Kemiskinan/pengangguran

Adapun daerah yang dikunjungi yakni :

  1. Kabupaten Badung Bali
  2. Kota Cirebon
  3. Papua Barat
  4. Sumatra Utara

Sesi Diskusi

Rastri Paramita, S.E,M.M

  • Dari Isu yang ada di Kota Cirebon terkait masih ada demo buruh seperti tenaga kerja, bagaimana kondisi penerimaan tenaga kerja, & adakah kualifikasi tertentu untuk tenaga asing?

Ali Syamsu Aliamsyah (Disnaker)

  • Nomenklatur yang baru khusus tenaga kerja, data yang dimiliki ada sekitar 1500 perusahaan namun yang selalu meleporkan tenaga asing hanya 1 perusahaan. Data-datapun belum kami kumpulkan baik manual maupun online.
  • Pelatihan di kota cirebon untuk tahun ini sudah ada diantaranya : Poskiping, Menjahit, Montir, Desain Grafis, Untuk Mobile Unit sudah ada namun baru perkelurahan. Namun meskipun sudah dilaksanakan pelatihan, para tenaga kerja yang ada dan sudah dilatih di kota cirebon lebih memilih untuk merantau ke luar kota bahkan luar jawa hal ini di karenakan melihat UMK yang ada untuk tahun ini sebesar Rp.2.045.000.

Analisis APBN DPR RI

  • Salah satu pembangunan dari pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat sedang gencar untuk mendorong pemerintah daerah bekerjasama dengan KPBN, bagaimana perkembangan investasi di cirebon, dan cara menarik investor?

Kepala BPPPPD Kota Cirebon

  • Belum banyak yang dilakukan di kota cirebon terkait :
  • Pengelolaan sampah
  • Pelabuhan Cirebon yang besar namun tidak ada keuntungan dari pantai cirebon
  • Pelabuhan Cirebon menjadi inlet utama
  • Pelabuhan lebih banyak impor daripada ekspor komoditas utamanya ikan.
  • PLTN Kanci Punya Pelabuhan
  • Jalur Cirebon-bandung yang rusak parah, hampir tiap tahun diperbaiki.
  • Tanah kita kecil hanya 4.000 ha
  • Investasi sementara 1 tahun terakhir :

Terkendali dari sisi lahan soal investasi

  • Cara Menarik Investor :
  • Jual Pariwisata misalnya dari Event
  • Undang pengusaha travel
  • Buat perjanjian dengan restoran
  • Dari sisi reguulasi insentif belum ada.

Analisis APBN DPR RI

Apakah sudah ada upaya merevitalisasi pantai/budaya untuk meningkatkan nilai jual, dan apakah ada peraturan tertentu harus menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Jika ada apakah ada sinkronisasi kompetensi masyarakat dengan yang dibutuhkan masyarakat?

Kepala BPPPPD Kota Cirebon

Untuk pantai untuk jangka ke depannya ada kendala aset tanah keraton dan pemerintah kota, hal ini selalu dipermasalahkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2010 keraton digugat oleh pemerintah kota dan alhasil yang memangkannya pun dari pihak keraton. Tahun 2019 adanya rencana cagar budaya & Pantai.

Di Cirebon memiliki 4 keraton diantaranya :

  1. Keraton Kanoman
  2. Keraton Kasepuhan
  3. Keraton Kacirebonan
  4. Keraton Kaprabonan

Di Keraton sendiri belum terpeliharanya Sumur dan Mesjid. Kurang adanya papan informasi terkait sejarah ataupun tata lokasi. Untuk ke depannya ada rencana untuk pengembangan terkait hal itu. Jual Mitos salah satunya mitos tentang Jalan karanggetas yang konon jalan yang menghubungkan keraton dan gunung jati maka beberapa orang percaya jika da yang memiliki kedudukan dilarang melewati jalan tersebut karena dipercaya akan getas/putus.

Ali Syamsu Aliamsyah (Disnaker)

Selalu berkumpul dengan Apindo

Adanya agenda minimal tiap bulan terkait monitoring upah minimum

Kita belum punya regulasi sejak 2015 belum ada perdanya. Pengusaha sudah terlibat terkait Tenaga Kerja dan sudah diserap.

Akan diadakannya Job Fair pada tanggal 26 Maret 2019 di CSB Mall, adanya pelatihan-pelatihan dan adapula pemagangan ke Jepang.

Analisis APBN DPR RI

Apakah ada muatan lokal yang diajarkan dari sejak dini agar adanya kesadaran memiliki terhadap sejarah yang ada

Kabid PPMM BPPPPD Kota Cirebon

Mengenai muatan lokal biasanya sejak dini memang sudah diperkenalkan namun lebih ke bahasa daerah seperti Bahasa Cirebon & Bahasa Sunda. Mengenai muatan lokal regulasinya memang belum optimal. Bukan menerangkan tentang sejarah yang ada di kota cirebon. Di Cirebonpun sudah ada bangunan Cagar Budaya yang tidak boleh diubah/diperbaiki dari sejak jaman Belanda yakni :

Rumah Sakit Gunung Jati, Bangunan Depan Balaikota, RS Pamitran, dan Gedung BAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.