MUSRENBANG RKPD KOTA CIREBON TAHUN 2020

I. PEMBUKAAN

  • Tari Sekar Keputren Cirebon dari Sanggar Seni Sekar  Pandan Keraton Kacirebonan

  • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  • Pembacaan Do’a oleh Surakhman, SKM

  • Laporan Penyelenggara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Asep Dedi, M.Si.

  • Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjamin konsistensi dan sinkronisasi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
  • Tema Musrenbang RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah “Akselerasi Pembangunan dalam Rangka Mewujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah
  • Peserta berjumlah 200 orang yang terdiri atas:
  • (Unsur legislatif, Unsur eksekutif, Unsur FORKOMPINDA, Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Profesi, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama, Unsur Komunitas dan Masyarakat).
    • Narasumber terdiri atas:
    1. KPK;
    2. Unsur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat;
    3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sambutan Wali Kota Cirebon, Drs.Nashrudin Azis, SH :

  1. Semua perencanaan harus diarahkan pada visi misi pembangunan masa bakti 2018-2023, baik rencana maupun anggaran harus diarahkan melalui tujuan yang sama.
  2. Potensi yang sangat menonjol saat ini adalah potensi pariwisata, Bappeda, Perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta warga Kota Cirebon bersama-sama kita membangun Kota Cirebon menjadi Kota Wisata.
  3. Pengembangan keagamaan diarahkan menjadi potensi wisata, wisata religi. Pengembangan di tingkat RW bisa dijadikan sarana wisata, baik pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya.
  4. Musrenbang yang telah dilaksanakan di tingkat kelurahan kecamatan dan kota diharapkan menjadi lebih tajam lagi.
  5. Pembangunan daerah harus memiliki skala prioritas, semangat prioritas pembangunan Kota Cirebon harus ditanamkan di seluruh pemangku kepentingan Kota Cirebon khususnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
  6. Harapannya peran serta dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Cirebon untuk dapat mensukseskan Musrenbang dengan sebaik-baiknya.

II. PAPARAN

Pemaparan dari 2 (dua) narasumber secara panel dipimpin oleh moderator, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

  1. Paparan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2020, disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Mohammad Arif Kurniawan, ST:

  •  Musrenbang RPJMD rencananya akan dilaksanakan awal, diharapkan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah dengan menyelesaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
  • Musrenbang RKPD bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program/ kegiatan, pagu infikatif, indikator dan target kinerja. Selain itu Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat;
  • Berdasarkan gambaran makro Kota Cirebon dapat ditangkap permasalahan yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Kota Cirebon kedepanya :
  1. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kecenderungan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari tahun 2013-2017. Salah satu sebab dari kecenderungan perlambatan ekonomi ini adalah basis ekonomi Kota Cirebon dinikmati oleh orang dari luar Kota Cirebon. Hal tersebut menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat Kota Cirebon;
  2. Berdasarkan data inflasi Kota Cirebon cenderung menurun, hal tersebut menunjukkan harga komoditas atau barang kebutuhan masyarakat harganya dapat ditekan dan dikendalikan;
  3. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini juga cenderung meningkat. Secara nyata dapat dilihat bahwa pembangunan di wilayah selatan jauh lebih lambat dari wilayah lainnya di Kota Cirebon;
  4. Salah satunya dari akses pelayanan pendidikan di wilayah selatan yang masih rendah dan adanya blank spot area saat PPDB. Opsi solusi yang dapat diatasi belajar dari daerah lain adalah dengan mendirikan sekolah terbuka atau mendirikan Ruang Kelas Baru; dan
  5. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon memiliki nilai paling tinggi se-Wilayah Ciayumajakuning. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah selama 9 tahun.

Tema pembangunan RKPD Tahun 2020 berfokus pada akselerasi pembangunan merupakan penyesuaian dari prioritas provinsi dengan konsep ‘Ngabret’dan RPJPD Kota Cirebon periode pembangunan IV.

Berdasarkan tema pembangunan RKPD Tahun 2020 dijabarkan dengan konsep pembangunan “Panca Budaya” terdiri 5 konsep, yaitu: Budaya Sapta Pesona, Budaya Bersekolah & Literasi, Budaya Gerakan Masyarakat Sehat, Budaya Peduli Lingkungan, & Budaya Profesionalitas & Melayani.

2. Paparan KPK Upaya-Upaya Pencegahan Tindak Korupsi dalam Pembangunan, Tri Budi Rochmanto, Ketua Tim Korsup Pencegahan Wilayah Jawa Barat Komisi Pemberantasan Korupsi:

  • Proses perencanaan dan penganggran APBD dilakukan dengan baik dengan peraturan yang berlaku;
  • Indeks persepsi korupsi tahun 2018 Indonesia adalah 38 poin. Dominasi terbesar kasus TPK yaitu praktik gratifikasi dan penyuapan. Kebanyakan dilakukan oleh pengusaha saat melakukan pelayanan perijinan dimana seringkali melakukan penyuapan;
  • Pemetaan area potensi korupsi di Pemerintahan terjadi dalam proses penyusunan dan pengalokasian APBD, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik perijinan;
  • Alokasi anggaran seringkali tidak fokus pada kepentingan public pembangunan, pengalokasian hibah/bansos tidak transparan, penganggaran Pokir DPRD bisa mencapai 90% dari anggaran sedangkan yang berdasarkan kajian teknokratik hanya 10%;
  • Proses yang tidak sesuai peraturan sudah banyak tersandung kasus TPK dalam pengalokasian APBD. Data statistic menunjukkan TPK per 31 Desember 2018 berdasarkan jenis perkara paling tinggi adalah penyuapan; dari sisi profesi pelaku TPK tertinggi adalah Anggota DPR dan DPRD/eselon I/eselon II/eselon III; TPK berdasarkan wilayah paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur, dan Jawa barat masuk tiga besar;
  • Masyarakat harus berperan aktif dalam indikasi tindak pidana korupsi. Pemerintah Daerah perlu memberikan wadah pelaporan masyarakat dan meningkatkan kinerja APIP.
  • Kepatuhan pelaporan LHKPN jajaran Pemerintah Kota Cirebon mencapai 16,67% tergolong rendah dan DPRD Kota Cirebon sebesar 17,14%.Batas waktu pengisian LHKPN 31 Maret 2019 jika masih rendah dapat dinilai tidak patuh;
  • Program supervisi pencegahan terdiri dari 9 program: (1) e-planning dan e-budgeting harapannya melalui program tersebut agar seluruh tahapan terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi dengan penganggaran agar tidak memunculkan anggaran siluman; (2) Pengadaan barang dan jasa (3) PTAP (4) Penguatan APIP (5) Manajemen ASN (6) Pendapatan (7) Dana Desa (8) Barang Milik Daerah dan (9) Sektor Strategis;
  • Perlu ditekankan bahwa Pokir merupakan hasil reses dan aspirasi masyarakat bukan program dan kegiatan.
  • Harapan APBD merupakan kolaborasi dan sinergi untuk rakyat bukan untuk satu golongan dan kelompok kepentingan. Adapun praktek yang harus dihindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD: (1) uang ketok palu (suap dalam proses pengesahan APBD); alokasi dana pokir (karena tidak ada dasar hukumnya); anggaran siluman (muncul dalam proses penganggaran namun tidak diusulkan dalam proses perencanaan).
  • Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah (1) komitmen pimpinan (Walikota dan Wawali dan DPRD) (2) Profesionalisme SDM (ASN) (3) Integritas Sistem (4) Pengawasan konstruktif (5) Reward and Punishment (6) Partisipasi aktif publik dan Stakeholders.

 

Konsultasi Publik

Pertemuan terkait pada Konsultasi Publik pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 antara lain berisikan pemaparan-pemaparan dari narasumber, adapun ringkasan dari hasil dari pertemuan adalah sebagai berikut :

  • Sambutan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Yoyon :
  1. Mewakili Sambutan Sekda Kota Cirebon pada Konsultasi Publik RKPD Tahun Perencanaan 2020;
  2. UU No.26 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan efektif dan efisien maka perlu perencanaan yang aktif dan komprehensif dengan memperhatikan azaz-azaz kemajuan, keseimbangan dan persatuan Nasional;
  3. Dimulai dari pra-musrenbang, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik, dengan tujuan untuk melengkapi rumusan RKPD Tahun Perencanaan 2020;
  4. RKPD Tahun Perencanaan 2020 masih dalam Proses Perumusan;
  5. Di tahun 2019 Tema Pembangunan kota cirebon adalah akeselerasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota berbasis Budaya dan Sejarah;
  6. Inovasi dan kreativitas dalam pembangunan sangat diperlukan untuk perkembangan perencanaan, dilakukan dengan kolaborasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
  7. Ranwal RKPD akan menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD pada tanggal 14 Maret 2019;
  • Selanjutnya penyampaian dari Narasumber Kepala BPPPPD Kota Cirebon Bapak Arif Kurniawan :
  1. Forum diselenggarakan dalam rangka menggali lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan;
  2. RPJMD diperuntukkan untuk 5 tahun kedepan, akan tetapi dalam perumusannya sangat sedikit masukan yang diterima, oleh karena itu kali ini banyak undangan untuk pemangku kepentingan selain perangkat daerah untuk memberi masukan baik lisan, tertulis ataupun melalui website yang sudah disiapkan;
  3. Creatice Class harus tumbuh dengan menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya orang-orang kreatif;
  4. Kota Cirebon sudah mempunyai perda untuk menjembatani perencanaan yang ada dibagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  5. Hasil masukan dari pertemuan kali ini dimasukan ke dalam berita acara dan ditandatangani bersama Perwakilan Pemangku Kepentingan;
  6. Jawa Barat memprioritaskan Kota Cirebon sebagai sektor unggulan pariwisata;
  7. Pariwasata tidak hanya pada destinasi, industri pariwasata, marketing dan elemen pendukung lainnya;
  8. Banyak penduduk yang migrasi ke Kota Cirebon terdorong dari peluang usaha dari efek perkembangan pariwisata;
  9. Tingkat Kemisikinan di Kota Cirebon mengalami penurunan, hal tersebut dirasa cukup baik karena penurunannya cukup signifikan;
  10. Kemungkinan kedepan perlu mendata pekerjaan-pekerjaan di sektor informal;
  11. Dalam birokrasi harus mengurutkan semua item dari perumusan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik tujuan, sasaran, indikator dan lainnya harus relevan;
  12. Kelembagaan sektor pariwasata perlu adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder, masih minimnya kelompok pecinta pariwisata;
  13. Dalam sektor pariwisata di Kota Cirebon, masih kurangnya sistem penanda untuk menunjang situs objek wisata, masih kurang di ekspos, padahal Kota Cirebon banyak wisata historical dan lainnya;
  14. Dari aspek sarana dan prasarana, jalanan di Kota Cirebon sudah dalam kondisi baik 80%;
  15. Kedepannya jalan karanggetas akan dibangun sebagai mainstreet atau shoppingstreet;
  16. Target tahun ini adalah zero (0) keluhan sampah;
  17. Harus ada edukasi untuk masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah;
  18. Berdasarkan data dari Dishub, setiap hari sekitar 30,000 kendaraan masuk ke Kota Cirebon, jika diakhir pekan dapat meningkat 2 sampai 3 kali lipat;
  19. Kawasan stadion Bima tahun ini akan dikelola pemerintah daerah, tantangan utamanya adalah keamanan dan kebersihan dan juga perlu dikembalikan fungsinya sebagai sarana olahraga.
  • Dalam acara Pertemuan Konsultasi Publik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sesi diskusi, tanya jawab dan sejenisnya. Adapun poin-poin dalam isi diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

Sesi I

Adang Djumhur, dari Dewan Pendidikan

  • Menanggapi soal pendidikan yang masuk dalam prioritas bahkan misi 1 dari pemerintah daerah soal pendidikan yang merupakan kata kunci untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, walau sudah mengakomodasi berbagai aspek, tapi ada yang perlu diperhatikan yang pertama penguatan sarana prasarana, bukan hanya pendidikan formal namun juga nonformal, padahal sama pentingnya. Berkaitan dengan itu, perlu kesiapan sarana dan prasarana untuk seluruh apek pendidikan;
  • Berkaitan dengan pendidikan nonformal, terkait penguatan status kelembagaan, hanya sekitar 20% saja yang sudah terakreditasi terkait pendidikan nonformal;
  • Persoalan sampah mungkin bisa dikatakan kategori darurat sampah, bagaimana jika penampungan sampah ini lokasinya dipindah jangan sampai ditempatkan pada jalan-jalan utama di Kota Cirebon, penyelesaian sampah harus tuntas dari hulu ke hilir dan harus dilakukan secara simultan dengan berbagai alternatif;

Bapak Ahmad Yani dari At-taqwa Centre

  • Dalam bidang keagamaan, hampir tiap pemerintahan memasukan kata agamis, oleh karena itu dalam misi 1 yang dibaca, bahwa kualitas SDM Kota Cirebon yang agamis tahun kemarin hanya 11%, ingin lebih ada semacam di break down indikator sumber daya manusia agamis itu apa saja, diusulkan 2 dalam rangka konsistensi, jangan hanya jadi hiasan dan jargon informal sebagai kota wali, perlu ditentukan indikator dan rencana aksi pemerntah terkait pada bidang keagamaan;
  • Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelambagaan keagamaan, perlu dianggarkan untuk pembinaan dan lainnya. Perlu ditingkatkan kualitas pemahamaan keagamaan;
  • Kota kreatif yang berbasis budaya, dalam penguatannya ada unsur wisata di dalamnya, dalam laporan global muslim, yang lagi tren adalah wisata halal dan wisata muslim, Kota Cirebon punya peluang, seperti masjid kuno, makam wali, dan lainnya. Usulan kongkretnya adalah 2020 sudah bisa dimulai;

Bapak Junaedi Noer mewakili Rektor Unswagati

  • Mengacu pada data yang sudah disampaikan dalam rancangan awal RKPD, data dari trend kecenderungan 2013-2018 dari sektor makro, PDRBnya justru mengalami pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon berada jauh diatas rata-rata Jawa Barat, namun muncul angka kemiskinan dan lainnya, hal tersebut timpang. Perlunya inventasi bukan hanya sektor makro, tapi juga dampaknya, seperti kemacetan, kebanjiran dan lainya, termasuk dengan inflasinya. Ada hal yang timpang pada tata kelola pembangunan tersebut, perlu ada pemerataan alokasi dan investasi terhadap UMKM.

Senam Ayo Bersatu

Senam Ayo Bersatu ini diikuti oleh  Kepala BPPPPD &   seluruh pegawai BPPPPD  termasuk Siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri, yang dipandu olen Instruktur dari Dinas Kesehatan Bapak Saripudin.

Manfaat Senam Ayo bersatu diantaranya :

  1. Menghambat proses penuaan dini;
  2. Meningkatkan kebugaran fisik;
  3. Membantu menurunkan berat badan;
  4. Menciptakan rasa bahagia karena senam pagi dipercaya dapat merangsang otak anda untuk mengurangi stress;
  5. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.

Disamping itu  kegiatan senam pagi ini dapat menambah suasana kehangatan dan keakraban dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan & silaturahmi antarpegawai di BPPPPD Kota Cirebon.