Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Tahun 2016 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2015 dan telah ditayangkan di Radar Cirebon Edisi 15 Oktober 2015 lalu. Rancangan Kebijakan Umum APBD kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama. Substansi dari Kebijakan Umum APBD meliputi analisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendanaan daerah, yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan di bidang keuangan daerah, terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Berikut ini adalah asumsi dasar kebijakan keuangan daerah berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor: 903/BA.12-BAPPEDA/2015 dan Nomor : 903/BA.35-DPRD/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016. selanjutnya