Kota Cirebon Dianggap Memiliki Potensi Menjadi Kota Internasional

Wakil Walikota Cirebon dalam sambutanya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jaja Sulaeman, berharap seminar ini dapat menjadi inspirasi dan dorongan semangat bagi pemerintah Kota Cirebon, serta masyarakat luas untuk terus bersama-sama berproses kreatif menggali dan mengolah pontensi di wilayah Kota Cirebon. Sehingga bermafaat bagi upaya-upaya meningkatkan kemakmuran dan menyejaterahkan masyarakat.

Alexander Soetjipto, Presiden St.Louis-Bogor Sister Cities yang juga penggagas inisiatif Pemda Berkarya INV mengatakan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai kota internasional. Alexander yang juga merupakan salah satu aktivis di St.Louis Center For Internasional Relations, Missouri, Amerika Serikat, juga menyampaikan pengalamannya membantu Kota St.Louis dalam kegiatan yang menyangkut hubungan secara internasional.

“Untuk itu kami menyarankan untuk segera dibentuk komite hubungan internasional Kota Cirebon,” jelas Alex.

Galih Permata yang merupakan pengagas Sister Cities (kota kembar) antara Kota Cirebon dengan Austin salah satu kota di Texas, Amerika Serikat mengutarakan bahwa pembentukan komite hubungan internasional membutuhkan banyak pihak untuk diajak berkerjasama. “Termasuk dari pemerintah Indonesia dan Amerika Serikatnya itu sendiri,” papar Galih. (Kir Raharjo)

Potensi Cirebon Harus Dimanfaatkan..

KOTA CIREBON (89,2 CR) – kota Cirebon akan bisa seperti Negara Singapura yang menjadi daerah tujuan perdagangan dan jasa , demikian yang dikatakan Bamunas Setiawan Budiman ( OKI ) salah satu bakal calon Walikota Cirebon yang akan mengikuti pilwakot mendatang .

Oki mengatakan bahwa karakteristik Kota Cirebon dan Singapura memiliki persamaan antara lain secara sumber daya alam (SDA) yang hampir tidak punya dan letak geografis yang berada di daerah pesisir yang berpotensi menjadi akeses masuk perdagangan.

“hanya saja sekarang tinggal menggali potensi agar Kota Cirebon menarik minat masyarakat untuk dikunjungi”, katanya

Oki menambahkan bahwa konsep menjadikan Kota Cirebon sebagai etalase hasil produk seluruh daerah di wilayah III Cirebon merupakan salah satu cara untuk membuat magnet agar Kota Cirebon memiliki daya tarik bagi masyarakat luas.

Untuk dapat seperti Singapura tentu Kota Cirebon perlu banyak pembenahan khususnya pada sarana dan prasarana kota agar semakin menarik pengunjung atau Wisatawan ke kota Cirebon.(Jums-CR)

UMKM, Roadmap, dan MEA

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  Jawa Timur khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman harus mempersiapkan diri menghadapiAsean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sektor ini begitu diperhatikan pemerintah karena terbukti mampu membantu mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan negara.

Jawa Timur selama ini terkenal sebagai gudangnya industri produk makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Produk industri makanan dan minuman Jawa Timur, sebenarnya sudah lama memembus pasar ASEAN seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunai, Myanmar dan Timur Leste.

Bahkan juga sudah menembus pasar AFTA: Cina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Hongkong. Melalui MEA, Jawa Timur harusnya lebih bisa berharap mendorong omzet penjualan makanan dan minuman di pasar ASEAN.

Makanan dan minuman yang beredar dan dijual di pasar-pasar tradisional dan pertokoan di Jawa Timur saat ini sebagai besar adalah produk-produk lokal. Seperti permen, enting-enting jahe, jelly, aneka keripik, aneka jenang dan yang paling diminati masyarakat adalah roti biscuit serta roti marie dan munuman kemasan sachet. Produk-produk yang sudah berada di tengah masyarakat itu tinggal dipercantik kemasannya dan kualitasnya.

Konsekuensi MEA juga akan masuk makanan dan minuman impor. Masyarakat bisa memilih mana produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas yang sudah ber lebel ML dari BP POM. Selain itu, barang dan jasa juga akan bebas keluar masuk.

Perdagangan antarAsean sendiri diperkirakan mencapai 25 persen. Sedangkan di Indonesia, sekitar 90 persen industri makanan dan minuman adalah berskala kecil menengah, tetapi outputnya berkontribusi 15 persen.

Sekitar  650 produsen makanan dan minuman  dari 700 ribu UKM dan UMKM yang ada di Jatim didukung oleh para pekerja di bidangnya sehingga mampu meningkatkan kualitas produksinya.

Hal terpenting dalam memasuki pasar Asean, masyarakat Indonesia harus semakin mencintai produk dalam negeri. Tak hanya cinta tetapi juga membeli, memakai dan mengkonsumsi produk buah karya bangsa sendiri.

Kita harus yakin pelaku usaha makanan dan minuman akan siap dalam menghadapi era pasar bebas. Namun pemerintah harus memberikan pendampingan dengan membuat roadmaplebih dulu, berupa rencana strategis yang menjelaskan tahapan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

Pemerintah, juga harus melakukan sensus UKM dan UMKM, karena sensus terakhir dilakukan pada tahun 2008. Sekarang sudah 2014, tentu jumlahnya berubah. Harus ada data yang realistis, soalnya sekarang ini banyak UKM dan UMKM banyak yang hilang atau tidak bisa bertahan. Bahkan ada yang produksinya tidak menentu.

Terdapat beberapa faktor yang membuat UMKM sulit menghadapi MEA, adalah ketidakjelasanroadmap, rendahnya kualitas UMKM, terbatasnya akses pasar dan fasilitas. Selain itu, posisi tawar UMKM terhadap peritel modern cenderung rendah, terbatasnya akses finansial, kenaikan upah buruh, hingga aksesibilitas terhadap modal.

Sebab itu harus dilakukan koordinasi antar kementerian untuk menyepakati roadmappengembangan UMKM, mengintegerasi sentra UMKM di daerah dengan tujuan nasional, memberikan kemudahan persyaratan izin usaha, subsidi bahan baku, dan memiliki prioritas per sektor, dan aktif melakukan sosialisasi kepada UMKM.

Mencari Jawab Agar Petani Tak Lagi Terjerat Pupuk Kimia

Kementerian Pertanian menggagas teknologi nano-nano. Ini teknologi terbarukan, efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi. Kehebatan lainnya, teknologi ini ramah lingkungan. Di tengah petani yang sudah terjerat pupuk kimia, memang teknologi nano adalah jawaban.

Namun nano yang kecil ini tidak seperti bukunya FE Sumacher, pakar lingkungan yang karyanya pernah best seller di Indonesia, The Small Is Beautiful. Nano yang ini ruwet dan njelimet. Itu karena realitas yang ada, pupuk dan distribusi untuk produk pertanian di negara ini tidak pernah sepi dari masalah.

Pupuk membanjir di kala tidak dibutuhkan. Pupuk menghilang saat petani membutuhkan. Selain irigasi yang semakin amburadul, penyuluh pertanian yang sudah jarang berada di sawah bersama petani, ditambah Koperasi Unit Desa (KUD) yang kini profit oriented, yang penting untung, adalah seabreg masalah yang seharusnya tidak bermasalah.

Banyaknya masalah itu membuat wacana penerapan teknologi nano-nano ke depan dipenuhi curiga dan syak-wasangka. Teknologi nano-nano dianggap sebagai liberalisasi pertanian yang berorinetasi bisnis yang akan dimenangkan perusahaan raksasa. Asingisasi yang menciptakan ketergantungan lagi pada asing, selain tentu, akan tersengal-sengal dalam pendistribusian ke sentra yang membutuhkan (petani).

Pesimisme itu tak berlebihan. Sebab sejauh ini petani selalu ditempatkan sebagai obyek penderita. Dari pola tanam organik dipaksa memasuki ranah pupuk kimia yang mengeraskan tanah kehilangan hara saat Orde Baru. Terus berlanjut pada orde-orde berikutnya, menyebabkan petani bukan lagi profesi yang menyenangkan, dan pertanian kehilangan prospektifitasnya.

Berbagai sebab itulah yang mengakibatkan petani kehilangan generasi penerusnya. Kini tidak ada anak muda yang bercita-cita sebagai petani. Mereka lebih suka jadi buruh pabrik daripada bertani. Itu karena bertani selain tidak punya masa depan, bertani juga tidak menguntungkan. Cukup untuk beli sarana produksi (saprotan) dan sedikit untuk makan sudah bersyukur. Tak sedikit petani yang justru merugi dari hasil pertaniannya.

Subsidi yang digembar-gemborkan pemerintah tak jelas larinya kemana. Alokasi anggaran yang kecil di APBN kian mengecilkan tetesan untuk kebutuhan petani. Subsidi itu banyak yang diselewengkan, dipat-gulipatkan realisasinya, sisi lain para pemimpin negeri ini berteriak-teriak penuh optimisme, bahwa dia sudah berbuat banyak untuk petani, untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka, dengan pemampangan data, yang entah diambil dari mana.

Era baru globalisasi kian menjepit petani. Di dalam negeri yang dijajah oknum pemerintahnya belum terbenahi, kini mereka harus bersaing secara global. Di berbagai negara petani mendapat subsidi besar sehingga mendapatkan keberlimpahan dan ekspor, di Indonesia petaninya masih diperlakukan sama, dijepit kiri-kanan tanpa perlindungan.

Malah yang tragis, regulasi yang dihasilkan rakyat juga tidak berpihak pada rakyat. Banyak aturan itu justru menista rakyat. Lihat yang dialami Sukoco, petani dari Gampengrejo, Kediri, yang terpenjara tujuh bulan hanya karena dia kreatif, melakukan pemuliaan tanaman jagung.

Kenapa bisa begitu? Itu karena UU itu lahir juga tanpa transaksional. Ada sponsor yang bertindak sebagai pengawal. Mereka telah punya skenario gelap akan hadirnya UU baru. Dan jika UU itu lahir, maka hakekatnya UU itu bukan untuk kebaikan rakyat, tetapi untuk kebaikan para cukong, pebisnis, yang jauh-jauh hari telah melakukan ‘investasi’.

Bobroknya berbagai sektor itu yang menyebabkan berbiaknya negatif thinking menyambut wacana kehadiran teknologi nano yang sedang digagas.  Rasionalisasinya, yang sederhana-sederhana saja tidak bisa dikerjakan, apalagi yang sulit dan rumit, belum teruji dan belum disosialisasikan pada petani yang sudah terlanjur curiga dengan berbagai program pemerintah.

Teknologi nano mungkin baik. Namun adakah baik jika kebaikan itu hanya sekadar untuk dibicarakan dan tidak bisa diaplikasikan karena tidak terdistribusi akibat mental aparatnya? Ini belum kalau embrio teknologi nano ini bermotif bisnis. Djoko Su’ud Sukahar