Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengenai Kebijakan/Program Perekonomian di Kota Cirebon Pasca Adanya Jalan Tol Cipali

Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengenai Kebijakan/Program Perekonomian di Kota Cirebon Pasca Adanya Jalan Tol Cipali yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 bertujuan untuk berdiskusi dan menghimpun Informasi/Data mengenai Kebijakan/Program Perekonomian di Kota Cirebon pasca adanya jalan Tol Cipali, khususnya Sektor Pariwisata dan Perdagangan.
 
Pemaparan Sekretaris BPPPPD Kota Cirebon
 
·  Kota Cirebon terletak di pantai utara Prov JABAR bagian timur, berada pada jalur utama transportasi strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jabar dan Jateng.
·  Luas Wilayah Kota 37 KM2
·  Terdiri dari 6 Kecamatan dan 22 Kelurahan
·  Adapun visi pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu “SEHATI Kita Wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah (Sehati: Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif)”. Visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) misi pembangunan.
 
 
Pemaparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
 
·  Sebagai Analisis Kebijakan Fungsional dan Madya, perlu adanya kajian ringan untuk memonitoring juga evaluasi setelah beroperasinya Tol Cipali untuk Kota Cirebon ataupun Ciayumajakuning.
·  Kamipun sudah Berkunjung ke BPS Kota
·  Terkait Sektor Pariwisata
1.  Tahun lalu dibentuk pusat analisis kebijakan
2.  Tol Cipali merupakan Jalan Tol Transjawa yang pertama, dan sekitar 60% logistik ada di Pantura. Dan tanpa kita sadari Volume terbesar berada di Pantura
3.  Kota Cirebon merupakan central dari Ciayumajakunig
·  Seberapa konsenkah dari Kota Cirebon terhadap pembangunan Jalan Tol Cipali
·  Bagaimana terkait Sektor Pariwisata & UMKM
 
Pemaparan Sekretaris BPPPPD Kota Cirebon
 
· Perjanuari 2019 baru adanya penunjang untuk kelitbangan. Sebenarnya ini sudah di gagas dari dulu sehingga semua kebijakan harus dari penelitian.
·  1 Bidang Litbang yang ada di BPPPPD pun belum terlihat Outputnya.
·  Seharusnya kelitbangan mempunyai instansi yang terpisah misalnya balitbangda cuma terkait kendala SDM, anggaran dan lain-lain maka tidak bisa dipisahkan.
·  Hasil CPNS kemarin mendapatkan 1 orang perencana dan 2 orang peneliti.
·  Pada tahun 2015, tol cipali ada perda di Provinsi Badan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan namun sudah bubar.
·  Dampak yang paling terasa itu di Indramayu, semua restoran di Pantura tutup. Kini jalan pantura sepi dan rawan begal.
·  Untuk Kota Cirebon sendiri sebenarnya sebelum adanya Tol Cipali perkembangannya sudah sangat cepat.
·  Setelah ada Tol Cipali hari Sabtu Minggu jalanan menjadi Macet.
·  Mengarah ke kebijakan daerah sesuai Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu  “ SEHATI Kita Wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah (Sehati: Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif) ”.
·  Cirebon lebih dikenal Destinasi Wisata Religius dan Kultural.
4 Aspek diantaranya :
1.   Promosi Pariwisata
2.   Industri Pariwisata
3.   Destinasi Pariwisata
4.   Kelembagaan Pariwisata.
·  Terkait Sektor Pariwisata & UMKM di Kota Cirebon seperti Sektor Kuliner/ Industri Kreatif yang potensial dan Sektor Pariwisata Religi seperti Kanoman.
· Programnya seperti Pembentukan Wirausaha Baru, Pembentukan Industri Kreatif, Pembentukan Gedunh Kreatif dan Pembentukan Pemberdyaan Ekonomi Kaum Perempuan.
 
Pemaparan Kabid PPMM BPPPPD Kota Cirebon
 
· Pendapatan dan sektor pajak daerah terkait Restoran dan Hotel, untuk Hotel mengalami kenaikan sebesar 68% dan untuk Restoran mengalami kenaikan sebesar 74%.
·  Perihal Pajak Rumah Kost, minta tolong diperhatikan kembali oleh Provinsi. Pajak Rumah Kost dikenakan pajak apabila rumah kost memiliki kamar diatas 10. Seharusnya kita jangan melihat ke jumlah kamar yang dimiliki lebih melihat dari omset yang dihasilkan.
 
Pemaparan Kabid Infrastruktur BPPPPD Kota Cirebon
 
· Banyak sekali potensi di Kota Cirebon yang belum kita gali misalnya saja Batik Kriya. Batik Trusmi yang lebih dikenal itu sebenarnya terletak di Kabupaten Cirebon bukan di Kota Cirebon.
· Belum adanya Infrastruktur yang lebih baik juga.
 
Pemaparan Perencana Fungsional BPPPPD Kota Cirebon
 
·  Terkait Tol Cipali, pintu Masuk ataupun keluar pintu Tol Cipali itu keduanya terletak di Kabupaten Cirebon. Untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Kota Cirebon mereka kebanyakan hanya mampir di Kabupatennya tidak ke Kota Cirebonnya. Apalagi jika mereka hanya One day Trip, sekedar jalan-jalan dan menikmati kuliner. Tidak perlu ke kota karena dikabupaten semuanya sudah tersedia.
·  Perlu diadakannya Perencana Pariwisata agar Masyarakat/Turis mau berkunjung ke Kota Cirebon.
 
Pemaparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
 
· Dilihat dari tindakan pariwisata di Kota Cirebon & Kuningan. Mungkin Solusinya dengan diadakannya paket wisata Ciayumajakuning.
· Pengalaman ketika saya menjadi Struktural adanya Destination Management sudah diterapkan di Aceh dan Banyuwangi. Jadi kita membayar tim ahli sekitar Rp.200.000.000,-
Misalnya di Banyuwangi bercocok tanam padi yang jika padi itu dipangkas maka tanpa perlu ditanam kemnbali bisa jadi kembali.

Seminar Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Cirebon

Pembukaan forum seminar Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Cirebon oleh Kepala BPPPPD Mohammad Arif Kurniawan, ST

Sambutan diberikan oleh Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis, SH
Sesi tanya jawab dengan para Nara Sumber

Resume Seminar Potensi dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Cirebon dapat diunduh di sini

Pelepasan Purnabakti Bapak Aep Saefudin,S.IP

Puji syukur senantiasa  kita panjatkan kehadirat  Allah SWT atas limpahan  rahmat dan karunia Nya pagi hari ini Senin, 29 Juli 2019 di Ruang Gotrasawala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, kita sekalian masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara Pelepasan Purnabakti Bapak Aep Saefudin, S.IP.
Pelepasan Purna Bakti ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Sekretaris Badan, Para Kepala Bidang  beserta Jajarannya, Ibu-Ibu Dharma Wanita, Bapak Aep Saefudin  (Pegawai Purna bakti) dan seluruh Pegawai BPPPPD Kota Cirebon termasuk Tenaga PNS dan NON PNS.
            Bapak Aep Saefudin  memulai karir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  terhitung mulai tanggal 23 Mei 1985, beliau pernah menjabat di :
v  Kandep Diknas Kab Cirebon sebagai Pejabat KAUR KPA
v  Kelurahan Kalijaga sebagai Kasi Ekbang
v  BK Diklat Kota Cirebon sebagai Kasubbid Formasi Pengadaan dan Karier
v  Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan sebagai Kepala Sub Bidang Mutasi Fungsional
v  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya
v  BPPPPD Kota Cirebon sebagai Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM
 
Bapak Aep Saefudin, S.IP menjabat sebagai Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM dengan masa kerja Golongan 34 Tahun 5 Bulan. Pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 882/KEP.0408-BKPPD/2019 tentang PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.