JUMSIH Serentak BPPPPD Kota Cirebon

Kegiatan Jumat Bersih diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019 pukul 07.30 WIB  yang diikuti oleh seluruh pegawai BPPPPD Kota Cirebon dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kantor yang nyaman, bersih, serta indah.

Kegiatan bersih-bersih ini juga merupakan rangkaian Jumat Bersih (Jumsih) Serentak yang dicanangkan oleh Pemkot Cirebon.

Petunjuk Teknik Aplikasi GEMPAR (Gerakan Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Secara Digital)

Petunjuk Teknik Aplikasi Gempar di kota Cirebon dapat di klik disini dau untuk Panduan dalam Penggunaan Aplikasi Gempar silahkan KLIK DISINI

KUNJUNGAN KERJA PANSUS IV DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA MENGENAI RAPERDA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kunjungan Kerja PANSUS IV DPRD Kabupaten Banjarnegara dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Guruh Tri Adi Putra, S. Akun dengan mengenalkan kondisi daerahnya. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Adam Walessa, SSTP, M.Si selaku penerima kunjungan kerja.
Tujuan diskusi tersebut membahas Raperda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan Raperda di Kabupaten Banjarnegara.  
1.   Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Adam Walessa, SSTP, M.Si, sebagai berikut:
Tingkat kemiskinan terus menurun, jumlahnya masih signifikan. Penurunan kemiskinan yang semakin menyentuh kemiskinan kronis menuntut penanganan yang tidak lagi business as usual.
Permasalahan Pembangunan di Kota Cirebon:
1)     Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah;
2)     Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan PMKS;
3)     Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perkotaan;
4)     Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan;
5)     Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah;
6)     Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
7)     Meningkatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 
Isu Strategis :
1)  Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
2)  Kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3)  Peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4)  Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis sejarah.
5)  Produktivitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.
6)  Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7)  Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon  2018-2023
– Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang
– Tujuan : Menciptakan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih, dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon.
-Sasaran: Berkurangnya penduduk miskin.
– Strategi: Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu
– Arah Kebijakan:
1) Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
2) Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
3) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
• Pasal 7 Ayat 2
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
a.      kemiskinan;
b.      keterlantaran;
c.      kecacatan;
d.      keterpencilan;
e.      ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f.       korban bencana dan/atau;
g.      korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan  diskriminasi.
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Perwal Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon
-> Mensinergikan Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan
-> Mengurangi Beban Pengeluaran
-> Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan
-> Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro Dan Kecil Progam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Perwal Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2015
1)  kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2)  kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3)  kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4)    program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ditutup dengan beberapa catatan sebagai berikut:
1.  Perda Kota Cirebon tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial akan dijadikan sebagai salah satu referensi atau rujukan bagi penyusunan Perda Kabupaten Banjarnegara;
2. “Kontes Curhat” menjadi bagian yang sangat menarik dan akan dijadikan sebagai pembelajaran;
3. Perekrutan Tenaga Pendamping Sosial yang dilakukan DPRD Banjarnegara bisa dijadikan pembelajaran oleh Pemda Kota Cirebon.
 

Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal Melalui Rumah Susun di Kota Cirebon

Acara dibuka dan dipandu oleh Bapak Arif Kurniawan, ST selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

Luas wilayah Kota Cirebon sekitar 37 km2dengan 5 kecamatan, 22 kelurahan sehingga kebutuhan lahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal di Kota Cirebon terus mendesak.

Persepsi terhadap rumah susun masih belum menarik di kalangan masyarakat Kota Cirebon.

Pemaparan dari Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (Tim Kelitbangan)

  • Kajian ini menggunakan analisis perkembangan penduduk dan ketersediaan rumah tinggal, analisis aspek kultur dan ekonomi.
  • Dalam 10 tahun ke depan penduduk Kota Cirebon diperkirakan menjadi 342.985 dengan penduduk miskin 32.224 jiwa atau 9.794 KK.
  • Asumsi 1 Tower 8 Lantai (rumah susun bertingkat tinggi) berisi 32 KK/ lantai, total 256 KK. Lahan untuk bangunan tower minimal 1.750 m2
  • Dalam 10 tahun ke depan Kota Cirebon memerlukan 40 tower bangunan rumah susun atau 7 Ha.
  • Berdasarkan data kuesioner terdapat lebih dari 20% responden yang lebih dari 1 KK dalam 1 rumah. Perhitungan tersebut menghasilkan 80 tower dalam 10 tahun, dan 18 Ha untuk tower dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  • Dengan dibangun 40 tower akan mengurangi 50% permukiman kumuh.
  • Pemahaman rumah susun di masyarakat adalah rumah tinggal bertingkat secara bersama-sama (93,13%)
  • Kesiapan tinggal di rumah susun (55%). Masyarakat ingin dekat pusat perdagangan/jasa (62,50%).
  • Kesanggupan biaya sewa rumah susun Rp 200.000-Rp 600.000 dengan biaya pengelolaan Rp 25.000-Rp 75.000 per bulan.
  • Ketersediaan lahan di Kota Cirebon untuk 7 tower atau 4 tower (perdagangan, jasa, fasos, fasum) rumah susun di Lapangan Sepak bola Kesenden.
  • Di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok memiliki organisasi khusus yang mengelola kawasan kumuh (berupa UPT/UPTD) lengkap dengan dukungan SDM.

SESI DISKUSI

Ibu Neneng, DPRKP

Di DPRKP, kami sudah buat DED untuk pengentasan kawasan kumuh di kawasan Panjunan. Memang kami belum ada organisasi khusus yang mengelola rusun di DPRKP.

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Sebagian besar masyarakat yang merasa tidak siap untuk tinggal di rumah susun adalah masyarakat pesisir. Menurut saya, itu karena belum ada contoh baik.
  • Kota maupun Kabupaten Bogor bisa menjadi contoh baik bagi Cirebon.
  • Di Kota Cirebon diarahkan menjadi perdagangan, perkantoran, dan jasa.

Bapak Sigit, Kepala Bidang Perencaan Wilayah dan Infrastruktur BPPPPD

  • Mengapa tidak dibangun di pesisir?

Bapak Suharto, SE, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, BPPPPD

  • Data-data di sini mengarah pada bahwa warga Kota Cirebon membutuhkan rumah susun vertikal. Apakah datanya valid?

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Kami menyebar 440 kuesioner dengan 20 responden per kelurahan (22 kelurahan di 5 kecamatan).

Bapak Karman, Badan Keuangan Daerah

  • Ada rencana dari pemerintah daerah Kota Cirebon untuk pengadaan lahan di daerah Panjunan. Aset pemerintah di Kesenden berupa lapangan sepakbola ditujukan untuk RTH. Kami tidak punya aset di Argasunya tetapi lahan rumah susun di dekat Terminal Harjamukti dapat dimaksimalkan dahulu.

Bapak Deden, Bidang Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur BPPPPD

  • Kami berharap data dan analisis bukan hanya tentang kesiapan masyarakat, tetapi kondisi existing sesuai dengan kriteria.
  • Harusnya dihitung backlog perumahannya agar bisa dihitung real kebutuhannya.
  • Hunian berimbang harus menjadi pertimbangan

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Kajian ini terbatas untuk masyarakat miskin. Di peraturan perundang-undangan, terdapat rumah susun umum, khusus, dan komersial. Saya mengusulkan adanya rencana pengembangan rumah susun di Kota Cirebon secara luas dengan kelas-kelas berbeda.

Bapak Arif Kurniawan, ST, Kepala BPPPPD

  • Kajian ini terbatas untuk masyarakat miskin. Di peraturan perundang-undangan, terdapat rumah susun umum, khusus, dan komersial. Saya mengusulkan adanya rencana pengembangan rumah susun di Kota Cirebon secara luas dengan kelas-kelas berbeda.

BKD

  • Kami punya rekan kerja PD Pembangunan sebagai bank tanah. Proses pemanfaatan oleh rumah susun masih kurang. Menurut saya jika perangkat daerah yang mengelola malah kurang kompetitif, sebaiknya oleh PD Pembangunan.

Bapak Dr. Iwan Purnama ST, MT (Tim Kelitbangan)

  • Ada amanat undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan rumah tinggal oleh pemerintah.

Ibu Neneng, DPRKP Di DPRKP sudah ada rencana perwal untuk pemenuhan rumah susun yang sudah ada anggarannya di Bidang Perumahan.

Kesimpulan disampaikan oleh BapakArif Kurniawan, ST selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan BPPPPD Kota Cirebon.

Adapun poin kesimpulan sebagai berikut:

  • Harap diperhatikan kajian ini oleh BPPPPD dan perangkat daerah terkait lainnya dalam membangun rencana induk pembangunan rumah susun agar dapat diajukan ke pemerintah pusat.
  • Harus ada revisi RTRW dan RDTR agar dapat mengakomodasi pembunan rumah susun di Kota Cirebon.