Konsultasi Publik

Pertemuan terkait pada Konsultasi Publik pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 antara lain berisikan pemaparan-pemaparan dari narasumber, adapun ringkasan dari hasil dari pertemuan adalah sebagai berikut :

  • Sambutan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Yoyon :
  1. Mewakili Sambutan Sekda Kota Cirebon pada Konsultasi Publik RKPD Tahun Perencanaan 2020;
  2. UU No.26 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar pembangunan efektif dan efisien maka perlu perencanaan yang aktif dan komprehensif dengan memperhatikan azaz-azaz kemajuan, keseimbangan dan persatuan Nasional;
  3. Dimulai dari pra-musrenbang, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik, dengan tujuan untuk melengkapi rumusan RKPD Tahun Perencanaan 2020;
  4. RKPD Tahun Perencanaan 2020 masih dalam Proses Perumusan;
  5. Di tahun 2019 Tema Pembangunan kota cirebon adalah akeselerasi pembangunan dalam mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota berbasis Budaya dan Sejarah;
  6. Inovasi dan kreativitas dalam pembangunan sangat diperlukan untuk perkembangan perencanaan, dilakukan dengan kolaborasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
  7. Ranwal RKPD akan menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD pada tanggal 14 Maret 2019;
  • Selanjutnya penyampaian dari Narasumber Kepala BPPPPD Kota Cirebon Bapak Arif Kurniawan :
  1. Forum diselenggarakan dalam rangka menggali lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan;
  2. RPJMD diperuntukkan untuk 5 tahun kedepan, akan tetapi dalam perumusannya sangat sedikit masukan yang diterima, oleh karena itu kali ini banyak undangan untuk pemangku kepentingan selain perangkat daerah untuk memberi masukan baik lisan, tertulis ataupun melalui website yang sudah disiapkan;
  3. Creatice Class harus tumbuh dengan menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya orang-orang kreatif;
  4. Kota Cirebon sudah mempunyai perda untuk menjembatani perencanaan yang ada dibagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  5. Hasil masukan dari pertemuan kali ini dimasukan ke dalam berita acara dan ditandatangani bersama Perwakilan Pemangku Kepentingan;
  6. Jawa Barat memprioritaskan Kota Cirebon sebagai sektor unggulan pariwisata;
  7. Pariwasata tidak hanya pada destinasi, industri pariwasata, marketing dan elemen pendukung lainnya;
  8. Banyak penduduk yang migrasi ke Kota Cirebon terdorong dari peluang usaha dari efek perkembangan pariwisata;
  9. Tingkat Kemisikinan di Kota Cirebon mengalami penurunan, hal tersebut dirasa cukup baik karena penurunannya cukup signifikan;
  10. Kemungkinan kedepan perlu mendata pekerjaan-pekerjaan di sektor informal;
  11. Dalam birokrasi harus mengurutkan semua item dari perumusan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik tujuan, sasaran, indikator dan lainnya harus relevan;
  12. Kelembagaan sektor pariwasata perlu adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder, masih minimnya kelompok pecinta pariwisata;
  13. Dalam sektor pariwisata di Kota Cirebon, masih kurangnya sistem penanda untuk menunjang situs objek wisata, masih kurang di ekspos, padahal Kota Cirebon banyak wisata historical dan lainnya;
  14. Dari aspek sarana dan prasarana, jalanan di Kota Cirebon sudah dalam kondisi baik 80%;
  15. Kedepannya jalan karanggetas akan dibangun sebagai mainstreet atau shoppingstreet;
  16. Target tahun ini adalah zero (0) keluhan sampah;
  17. Harus ada edukasi untuk masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah;
  18. Berdasarkan data dari Dishub, setiap hari sekitar 30,000 kendaraan masuk ke Kota Cirebon, jika diakhir pekan dapat meningkat 2 sampai 3 kali lipat;
  19. Kawasan stadion Bima tahun ini akan dikelola pemerintah daerah, tantangan utamanya adalah keamanan dan kebersihan dan juga perlu dikembalikan fungsinya sebagai sarana olahraga.
  • Dalam acara Pertemuan Konsultasi Publik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sesi diskusi, tanya jawab dan sejenisnya. Adapun poin-poin dalam isi diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

Sesi I

Adang Djumhur, dari Dewan Pendidikan

  • Menanggapi soal pendidikan yang masuk dalam prioritas bahkan misi 1 dari pemerintah daerah soal pendidikan yang merupakan kata kunci untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, walau sudah mengakomodasi berbagai aspek, tapi ada yang perlu diperhatikan yang pertama penguatan sarana prasarana, bukan hanya pendidikan formal namun juga nonformal, padahal sama pentingnya. Berkaitan dengan itu, perlu kesiapan sarana dan prasarana untuk seluruh apek pendidikan;
  • Berkaitan dengan pendidikan nonformal, terkait penguatan status kelembagaan, hanya sekitar 20% saja yang sudah terakreditasi terkait pendidikan nonformal;
  • Persoalan sampah mungkin bisa dikatakan kategori darurat sampah, bagaimana jika penampungan sampah ini lokasinya dipindah jangan sampai ditempatkan pada jalan-jalan utama di Kota Cirebon, penyelesaian sampah harus tuntas dari hulu ke hilir dan harus dilakukan secara simultan dengan berbagai alternatif;

Bapak Ahmad Yani dari At-taqwa Centre

  • Dalam bidang keagamaan, hampir tiap pemerintahan memasukan kata agamis, oleh karena itu dalam misi 1 yang dibaca, bahwa kualitas SDM Kota Cirebon yang agamis tahun kemarin hanya 11%, ingin lebih ada semacam di break down indikator sumber daya manusia agamis itu apa saja, diusulkan 2 dalam rangka konsistensi, jangan hanya jadi hiasan dan jargon informal sebagai kota wali, perlu ditentukan indikator dan rencana aksi pemerntah terkait pada bidang keagamaan;
  • Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelambagaan keagamaan, perlu dianggarkan untuk pembinaan dan lainnya. Perlu ditingkatkan kualitas pemahamaan keagamaan;
  • Kota kreatif yang berbasis budaya, dalam penguatannya ada unsur wisata di dalamnya, dalam laporan global muslim, yang lagi tren adalah wisata halal dan wisata muslim, Kota Cirebon punya peluang, seperti masjid kuno, makam wali, dan lainnya. Usulan kongkretnya adalah 2020 sudah bisa dimulai;

Bapak Junaedi Noer mewakili Rektor Unswagati

  • Mengacu pada data yang sudah disampaikan dalam rancangan awal RKPD, data dari trend kecenderungan 2013-2018 dari sektor makro, PDRBnya justru mengalami pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon berada jauh diatas rata-rata Jawa Barat, namun muncul angka kemiskinan dan lainnya, hal tersebut timpang. Perlunya inventasi bukan hanya sektor makro, tapi juga dampaknya, seperti kemacetan, kebanjiran dan lainya, termasuk dengan inflasinya. Ada hal yang timpang pada tata kelola pembangunan tersebut, perlu ada pemerataan alokasi dan investasi terhadap UMKM.

Senam Ayo Bersatu

Senam Ayo Bersatu ini diikuti oleh  Kepala BPPPPD &   seluruh pegawai BPPPPD  termasuk Siswa yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri, yang dipandu olen Instruktur dari Dinas Kesehatan Bapak Saripudin.

Manfaat Senam Ayo bersatu diantaranya :

  1. Menghambat proses penuaan dini;
  2. Meningkatkan kebugaran fisik;
  3. Membantu menurunkan berat badan;
  4. Menciptakan rasa bahagia karena senam pagi dipercaya dapat merangsang otak anda untuk mengurangi stress;
  5. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.

Disamping itu  kegiatan senam pagi ini dapat menambah suasana kehangatan dan keakraban dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan & silaturahmi antarpegawai di BPPPPD Kota Cirebon.

Rapat Kondisi Variabel Makro Indonesia

Kunjungan DPR RI yang dilaksanakan pada Selasa 05 Maret 2019 di Ruang Rapat Saptarengga BPPPPD Kota Cirebon bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berifat primer (Observation) dan sekunder ke daerah yang dijadikan sampel penelitian. Analisis ini terkait “ Kondisi Variabel Makro Indonesia Beserta Tantangannya ”. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang dilaksanakan pada daerah dengan pembagian dua kategori, yaitu :

  1. Daerah yang memiliki pertumbuhan investasi tinggi, tingkat penyerapan pengangguran tinggi, angka kemiskinan dan gino rasio yang rendah.
  2. Daerah yang memiliki pertumbuhan investasi rendah, tingkat penyerapan pengangguran rendah, angka kemiskinan dan gini rasio yang tinggi.

Dari kategori tersebut, didapatkan 4 sampel daerah sebagai berikut : 2 Daerah yang masuk kategori pertama, yaitu Bali dan Sumatra dan 2 daerah yang masuk kategori kedua, yakni Papua Barat dan Jawa Barat.

Dalam penelitian ini mengambil sampel kota cirebon sebagai yang mewakili jawa Barat. Kota Cirebon masuk dalam kategori perkembangan investasinya cukup lambat, sehingga penyerapan tenaga kerjanya rendah dan angka kemisikinan dan gini rasio yang cukup tinggi.

Pemaparan Kepala BPPPPD Kota Cirebon

  • Kota Cirebon secara administrative terdiri dari :

Luas wilayah = 37,358 km² atau 3.736 hektar.

Wilayah administratif : 5 Kecamatan, 22 kelurahan; 248 RW dan 1.369 RT.

Jumlah penduduk tahun 2017 = 313.325 (BPS)

Kepadatan penduduk                = 8.387 jiwa/km²

  • Kontribusi terbesar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tahun 2017 berasal dari kategori Informasi dan Komunikasi 11,04%, jasa lainnya 8,73%, jasa pendidikan 7,93%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,39%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman 7,46%, jasa  perusahaan 6,93%, real estate 5,79%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 5,69%.

Pemaparan Analisis APBN DPR RI, diantarnya :

  1. Rastri Paramita, S.E,M.M
  2. Ratna Christianingrum, S.Si,M.Si
  3. Laras Lintang Asmoro, S.E,M.M
  4. Fadila Puti Lenggo G. S.E,M.M
  5. Nurul Azizah S.E,M.M

DPR RI terbagi 2 kelompok diantaranya :

  1. Sekretariat Jenderal yang membidangi Administrasi
  2. Badan Keahlian.

DPR RI terbagi kedalam 5 pusat tiga diantaranya yaitu pusat penelitian, pusat kajian anggaran, dan pusat akuntabilitas keuangan negara.

Menganalisis isu yang berkaitan dengan analisis anggaran yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran yaitu Drs. Asep Ahmad Saefulloh, SE,M.Si terbagi dalam 4 bidang 2 diantaranya yakni perencanaan Fungsi makro dan bidang pembiayaan.

Tujuan dari observasi ini yakni :

  • Mengumpulkan Data dan Informasi tentang bagaimana pengaruh Variabel makro terhadap target pembangunan
  • Karakteristik Tenaga Kerja
  • Penurunan Kemiskinan/pengangguran

Adapun daerah yang dikunjungi yakni :

  1. Kabupaten Badung Bali
  2. Kota Cirebon
  3. Papua Barat
  4. Sumatra Utara

Sesi Diskusi

Rastri Paramita, S.E,M.M

  • Dari Isu yang ada di Kota Cirebon terkait masih ada demo buruh seperti tenaga kerja, bagaimana kondisi penerimaan tenaga kerja, & adakah kualifikasi tertentu untuk tenaga asing?

Ali Syamsu Aliamsyah (Disnaker)

  • Nomenklatur yang baru khusus tenaga kerja, data yang dimiliki ada sekitar 1500 perusahaan namun yang selalu meleporkan tenaga asing hanya 1 perusahaan. Data-datapun belum kami kumpulkan baik manual maupun online.
  • Pelatihan di kota cirebon untuk tahun ini sudah ada diantaranya : Poskiping, Menjahit, Montir, Desain Grafis, Untuk Mobile Unit sudah ada namun baru perkelurahan. Namun meskipun sudah dilaksanakan pelatihan, para tenaga kerja yang ada dan sudah dilatih di kota cirebon lebih memilih untuk merantau ke luar kota bahkan luar jawa hal ini di karenakan melihat UMK yang ada untuk tahun ini sebesar Rp.2.045.000.

Analisis APBN DPR RI

  • Salah satu pembangunan dari pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat sedang gencar untuk mendorong pemerintah daerah bekerjasama dengan KPBN, bagaimana perkembangan investasi di cirebon, dan cara menarik investor?

Kepala BPPPPD Kota Cirebon

  • Belum banyak yang dilakukan di kota cirebon terkait :
  • Pengelolaan sampah
  • Pelabuhan Cirebon yang besar namun tidak ada keuntungan dari pantai cirebon
  • Pelabuhan Cirebon menjadi inlet utama
  • Pelabuhan lebih banyak impor daripada ekspor komoditas utamanya ikan.
  • PLTN Kanci Punya Pelabuhan
  • Jalur Cirebon-bandung yang rusak parah, hampir tiap tahun diperbaiki.
  • Tanah kita kecil hanya 4.000 ha
  • Investasi sementara 1 tahun terakhir :

Terkendali dari sisi lahan soal investasi

  • Cara Menarik Investor :
  • Jual Pariwisata misalnya dari Event
  • Undang pengusaha travel
  • Buat perjanjian dengan restoran
  • Dari sisi reguulasi insentif belum ada.

Analisis APBN DPR RI

Apakah sudah ada upaya merevitalisasi pantai/budaya untuk meningkatkan nilai jual, dan apakah ada peraturan tertentu harus menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Jika ada apakah ada sinkronisasi kompetensi masyarakat dengan yang dibutuhkan masyarakat?

Kepala BPPPPD Kota Cirebon

Untuk pantai untuk jangka ke depannya ada kendala aset tanah keraton dan pemerintah kota, hal ini selalu dipermasalahkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2010 keraton digugat oleh pemerintah kota dan alhasil yang memangkannya pun dari pihak keraton. Tahun 2019 adanya rencana cagar budaya & Pantai.

Di Cirebon memiliki 4 keraton diantaranya :

  1. Keraton Kanoman
  2. Keraton Kasepuhan
  3. Keraton Kacirebonan
  4. Keraton Kaprabonan

Di Keraton sendiri belum terpeliharanya Sumur dan Mesjid. Kurang adanya papan informasi terkait sejarah ataupun tata lokasi. Untuk ke depannya ada rencana untuk pengembangan terkait hal itu. Jual Mitos salah satunya mitos tentang Jalan karanggetas yang konon jalan yang menghubungkan keraton dan gunung jati maka beberapa orang percaya jika da yang memiliki kedudukan dilarang melewati jalan tersebut karena dipercaya akan getas/putus.

Ali Syamsu Aliamsyah (Disnaker)

Selalu berkumpul dengan Apindo

Adanya agenda minimal tiap bulan terkait monitoring upah minimum

Kita belum punya regulasi sejak 2015 belum ada perdanya. Pengusaha sudah terlibat terkait Tenaga Kerja dan sudah diserap.

Akan diadakannya Job Fair pada tanggal 26 Maret 2019 di CSB Mall, adanya pelatihan-pelatihan dan adapula pemagangan ke Jepang.

Analisis APBN DPR RI

Apakah ada muatan lokal yang diajarkan dari sejak dini agar adanya kesadaran memiliki terhadap sejarah yang ada

Kabid PPMM BPPPPD Kota Cirebon

Mengenai muatan lokal biasanya sejak dini memang sudah diperkenalkan namun lebih ke bahasa daerah seperti Bahasa Cirebon & Bahasa Sunda. Mengenai muatan lokal regulasinya memang belum optimal. Bukan menerangkan tentang sejarah yang ada di kota cirebon. Di Cirebonpun sudah ada bangunan Cagar Budaya yang tidak boleh diubah/diperbaiki dari sejak jaman Belanda yakni :

Rumah Sakit Gunung Jati, Bangunan Depan Balaikota, RS Pamitran, dan Gedung BAT.