Sehat itu Sederhana & Menyenangkan

Olahraga merupakan aktivitas yang kini mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Alasannya tentu saja karena kesibukan yang terlalu banyak. Padahal olahraga sangat penting untuk bisa olah tubuh demi kesehatan jangka panjang.

Sehat itu sederhana & murah meriah misalnya saja berjalan kaki setiap harinya itupun sudah termasuk olahraga. Faktor yang menjadikan seseorang malas dalam berolahraga karena dilakukan seorang diri. Salah satu jenis olahraga yang biasanya dilakukan beramai-ramai adalah senam. Olahraga senam biasanya lebih mengutamakan pada olahraga yang aktif dan banyak bergerak.

Mengingat pentingnya manfaat dari olahraga maka setiap 2 kali dalam sebulan tepatnya di hari jum’at seluruh pegawai termasuk siswa prakerin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Cirebon melakukan Senam Kebugaran Jasmani dengan dipandu oleh instruktur senam yang berpengalaman yaitu Bapak Saripudin dari Dinas Kesehatan  untuk memicu semangat pegawai BPPPPD Kota Cirebon.

Gerakan senam berulang dan kontinyu akan membuat jantung mampu bekerja lebih cepat. Apabila Anda mampu melakukannya setidaknya selama 20 menit saja, maka Anda sudah mampu untuk memulai langkah sehat jantung di masa depan. Jadi sekarang jangan sampai malas lagi untuk melakukan olahraga karena olahraga senam juga menyenangkan dan menyehatkan.

 

Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2019

Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA.2019 dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon ,  Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon,  Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon ,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon,  Perangkat Daerah  terkait selaku anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan, Budayawan Kota Cirebon, STTC (Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon), Pimpinan At-Taqwa Center Cirebon, serta Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 13.00 WIB di Ruang Gotrasawala BPPPPD Kota Cirebon.

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Bapak M. Arif Kurniawan, ST sekaligus selaku moderator rapat. Beberapa hal yang disampaikan Kepala Badan sebagai pembuka , antara lain:

  1. Sesuai Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, dapat disampaikan sebagai berikut:
    • Alun-Alun Kejaksan berada pada SWK II dengan peruntukan fungsi utama perdagangan dan jasa serta fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, pariwisata, pendidikan, perkantoran, dan ruang terbuka hijau;
    • Alun-Alun Kejaksan ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana gelombang pasang;
    • Alun-Alun Kejaksan berdasarkan rencana pola ruang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.
  2. Telah dilakukan Mutasi pencatatan aset Alun-Alun Kejaksan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Sekretariat Daerah) oleh Badan Keuangan Daerah.
  3. Pembangunan penataan Alun-Alun Kejaksan direncanakan akan memenuhi fungsi sebagai berikut :
    • Fungsi Lapangan Upacara;
    • Fungsi Lapangan Olahraga;
    • Fungsi Ruang Terbuka Hijau;
    • Fungsi Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima).
  4. SK Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan sedang dalam proses penetapan .
  5. Penyusunan Andal lalin (Analisis dampak lalulintas), UKL & UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sedang dalam proses, sementara untuk IMB masih menunggu kelengkapan.
  6.                Sesi berikutnya adalah presentasi dari Konsultan SHAU yang memaparkan rancangan  rencana Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan sekaligus menjadi bahan untuk ditanggapi oleh para pemangku kepentingan.

 

 

 

 

 

Bapak Wali Kota Cirebon mendapat kesempatan pertama untuk menanggapi presentasi tersebut  dengan merespon positif atas Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan Bantuan Keuangan Provinsi  Jawa Barat TA.2019, adapun terkait rincian desain, Bapak Wali Kota mengembalikan kepada masyarakat untuk memberikan masukannya.

Selanjutnya Kepala BPPPPD selaku moderator memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan masukan-masukan, antara lain:

  1. Tugu Proklamasi tetap berada di lokasi semula namun dilakukan rekayasa sehingga menjadi bagian dari Alun-Alun Kejasan;
  2. Lapangan dalam alun-alun agar tetap memiliki fungsi sebagai tempat sholat ied;
  3. Agar ditambahkan tangga dari basement yang langsung menuju masjid;
  4. Pedestral tiang bendera dipertimbangkan untuk dihilangkan;
  5. Penataan agar memperhatikan sisi manfaat, estetika dan etika;
  6. Perpohonan yang ada agar dipertahankan;
  7. Diharapkan dapat harmoni antara unsur tradisional dan unsur modern;
  8. Dinas-dinas terkait agar melakukan persiapan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan.

Selanjutnya segenap masukan dirangkum oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Ir.Yoyon Indrayana, MT selaku Wakil Ketua II Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Penataan Alun-Alun Kejaksan dengan menyampaikan bahwa membicarakan alun-alun berarti bicara arsitektur kota yang harus mampu menyelesaikan permasalahan tingkat kota, sehingga diharapkan segenap pemangku kepentingan tidak berfikir untuk bagaimana alun-alun ini bisa mengkomodir kepentingannya, melainkan harus berfikir bagaimana bisa berkolaborasi agar terwujudnya penataan alun-alun kejaksan yang terbaik bagi warga kota Cirebon.

 

Kunjungan Kerja Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  (BPPPPD) Kota Cirebon menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pada pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Saptarengga, Lt. 2 BPPPPD Kota Cirebon. Rapat Kerja Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Rapat kerja dibuka oleh perwakilan Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menyampaikan maksud dan tujuan rapat kerja yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

  • Penataan ruang Kota Cirebon saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031. Jika melihat rencana struktur ruang Kota Cirebon, Kota Cirebon dapat dibagi menjadi 3 yaitu bagian utara merupakan wilayah pesisir, bagian tengah merupakan pusat kota dengan fungsi bisnis (CBD) dan bagian selatan berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan luasan +/- 100 hektar.
  • Kedepannya dalam revisi RT/RW Kota Cirebon ini akan dikaji  ulang terkait beberapa hal:
  1. Update batas administrasi Kota Cirebon sesuai dengan Permendagri 75/2017;
  2. Penentuan 1 pusat pelayanan pada SWK. Keberadaan dua pusat kota dalam Sub Wilayah Kota (SWK) II kurang ideal;
  3. Luasan wilayah konservasi di SWK IV.
  • Terkait dengan rencana pola ruang terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Cirebon:
  1. Pengembangan wilayah pesisir sekitar Kawasan pelabuhan sepanjang kewenangan sepenuhnya oleh pusat sehingga intervensi pemerintah Kota Cirebon terhadap wilayah pesisir kurang optimal. Adapun dalam Master Plan Pelabuhan Kota Cirebon akan dilaksanakan pembangunan GNT sejauh 15 mil. Pembangunan tersebut direncanakan untuk menampung kapal berkapasitas 500 – 750 rit perhari. Untuk menghindari dampak kemacetan dari distribusi barang, pemerintah Kota Cirebon telah mengusulkan untuk membangun jalur kereta khusus barang atau tol laut;
  2. Perlintasan sebidang, Kota Cirebon memiliki 9 perlintasan bidang dengan jarak 600 meter dan intensitas kereta yang padat yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, apalagi dengan adanya rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang melewati Kota Cirebon. Menanggapi hal tersebut, Kota Cirebon mengusulkan untuk pembangunan elevated rail train;
  3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20%, RTH Kota Cirebon saat ini belum memenuhi amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan simulasi pemenuhan RTH kekurangan +/- 9 hektar lahan untuk dimanfaatkan sebagai  RTH; dan
  4. Penyediaan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), produktivitas sektor pertanian Kota Cirebon terus menurun. Kedepannya melalui dinas terkait produktivitas pertanian akan dipertahankan dan diadakan pembebasan lahan +/-  5.000 meter untuk LP2B.

Sesi Tanya Jawab:

  1. Belum disinggung tentang alokasi lahan pengelolaan Bagaimana pengelolaan sampah Kota Cirebon saat ini?

Kota Cirebon memiliki TPA namun kemampuan kapasitasnya mulai melampaui batas. Sudah dilakukan kesepakatan untuk membuang sampah di luar wilayah kota cirebon namun dikarenakan ada pembiayaan yang harus dianggarkan pelaksanaanya maka  perlu dikaji ulang.

  1. Terkait permukiman masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh Kota Cirebon dapat dikatakan sudah “nyaman” berada di lingkungan permukiman kumuh contohnya di daerah Cangkol. Kawasan permukiman kumuh harus menjadi prioritas dalam penataan ruang di Kota Cirebon. Bagaimana terkait hal itu ?

Terkait dengan permasalahan sosial, Kota Cirebon membutuhkan rumah singgah atau rumah aman untuk penanganan ODGJ dan Gepeng. Permalasahan sudah menjadi masalah antar wilayah maka harapannya provinsi menjadi focus hal tersebut. Sudah ada usulan untuk lokasi rumah aman atau rumah singgah di daerah Palimanan.

  1. Terkait dengan peningkatan konektivitas di Wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya apakah pembangunan CORR di Kota Cirebon akan menjadi prioritas?

Pembangunan CORR terhambat pada masalah pembebasan lahan, perlu ada kajian ulang mengingat harga lahan setiap tahunnya berubah.

Kota Cirebon juga menghadapi permasalahan pada aliran sungai. Aliran sungai yang mengalami sedimentasi. Sedimentasi tidak hanya tanah tapi sampah juga sudah 5 tahun tidak ada pengerukan atau tindakan lainnya dari BBWS. Hasil dari pembahasan ini diharapkan memberikan masukan terhadap substansi RT/RW Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Kota Cirebon.

 

 

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis SH membuka acara Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2019-2023 pada hari Rabu, 16 Januari 2019 pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Gotra Sawala BPPPPD Kota Cirebon.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sambutan Wali Kota Cirebon:

Visi pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan yaitu Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah.

Dengan mengedepankan budaya khas dan sejarah Kota Cirebon, selanjutnya dikemas menjadi Kota Kreatif. Visi tersebut menggambarkan masyarakat Kota Cirebon memiliki kreativitas dalam mencapai kesejahteraannya.

  1. Kepala Perangkat Daerah diharapkan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
  2. Untuk mengisi pembangunan lima tahun ke depan sebagai pemangku dan pelaksana kepentingan untuk mulai berani menuangkan pikiran ke dalam tulisan dalam bentuk perencanaan sebelum Orientasi pekerjaan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban.
  3. Semua aspek pembangunan harus terencana dan Rencana Kerja harus mencerminkan inovasi tidak hanya mengulang dari tahun-tahun sebelumnya. Peran BPPPPD harus dimanfaatkan secara optimal bagi Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan konsultasi terkait perencanaan dan arah kebijakan 5 tahun ke depan.
  4. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika hanya dilakukan oleh
  5. Harapannya Musrenbang nantinya tidak hanya diikutii pemerintahan, seluruh unsure pimpinan daerah tergabung dalam Forkominda harus dilibatkan, karena hakekatnya hasil musyawarah merupkan cerminan dari Kepercayaan masyarkat harus dibangun melalui pelibatan Forkominda.

 Paparan Kepala BPPPPD Kota Cirebon:

Pada Forum Konsultasi Publik RPJMD ini kami mengundang lebih dari seratus peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah dan beberapa komunitas dengan harapan dapat memberikan masukan untuk pembangunan lima tahun kedepan. Pada kegiatan ini nanti dibentuk menjadi tiga kelompok yang terdiri dari kelompok 1 membahas Misi I, kelompok 2 membahas Misi II dan kelompok 3 membahas Misi III dan IV.

Tujuan konsultasi publik untuk masukan menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD Kota Cirebon, saran dan masukan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur perwakilan peserta yang hadir.

Perangkat Daerah diharapkan untuk menyelesaikan Rencana Kerja 2020 dan disesuaikan dengan Rancangan Awal RPJMD. Perubahan-perubahan yang merupakan inovasi, perbaikan, kekurangan tahun sebelumnya harap dituangkan dalam Renja 2020. Karena dokumen RPJMD ini prosesnya berjalan hingga pertengahan tahun, harapannya perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja 2020 untuk memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Lima tahun kedepan Kota Kreatif menjadi prioritas pembangunan. Kota Kreatif sendiri diartikan sebagai kota yang menciptakan lingkungan yang mendukung orang untuk memikirkan, merencanakan, dan bertindak dengan imajinasi dalam memanfaatkan kesempatan dan masalah kota dengan mengubah kesempatan menjadi pemecahan.

 

Adapun gambaran kondisi eksisting Kota Cirebon untuk Laju pertumbuhan penduduk masih dibawah 1%, namun penduduk komuter hampir 2 – 3 kali lipat dengan 30.000 kendaran tiap hari masuk kota Cirebon hal ini menjadi potensi peningkatan PAD dan hal daya tarik Kota Cirebon. Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata provinsi jawa barat dan nasional. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, tingkat kemiskinan mengalami penurunan begitupun dengan penangguran. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Gambaran keuangan daerah belanja lebih besar dari pendapatan mengalami defisit, namun dibantu dari komponen pembiayaan, penerimaan dari komponen lainnya. Visi Misi, ada perbaikan menyesuaikan dengan tupoksi pemerintah daerah berkaitan dengan keamanan menjadi ketentraman. Karena tupoksi keamanan dimiliki oleh polres.

Perangkat daerah dalam menentukan indikator harus jelas, jika persen pembagi dan pembilangnya, jika poin harus jelas rumus. Prinsipnya defnisi operasional tiap indicator harus jelas. Agar dalam penyusunan LAKIP akan lebih mudah. Tema pembangunan daerah tahun 2018-2023 berfokus pada akselerasi pembangunan.

Struktur RPJMD terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan program pembangunan kegiatan pembangunan. Indikator Kinerja Kepala Daerah terdiri dari 7 indikator dan 50 indikator. Indikator program pembangunan menjadi IKU kepala perangkat daerah sebanyak 352 indikator dan Indikator kegiatan 1832 menjadi IKU kepala sub-bidang. Melalui konsultasi publik ini harapannya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pemangku kepentingan di Kota Cirebon.