Kunjungan Kerja DPRD Kota Tangerang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  (BPPPPD) Kota Cirebon menerima Kunjungan Kerja DPRD Kota Tangerang pada hari Jum’at tanggal 21 Desember 2018 di Aula Rapat Gotrasawala, Lt. 3 BPPPPD Kota Cirebon. Rapat dibuka oleh Sekretaris BPPPPD dan mempersilahkan maksud dan tujuan kunjungan kerja dari DPRD Kota Tangerang. Yang dihadiri oleh anggota komisi I Anggota DPRD Kota Tangerang.

Adapun maksud dan tujuan Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Tangerang adalah mengetahui terkait dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang melibatkan dengan daerah lain seperti Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam berbagai aspek, meliputi program-program apa saja yang ada di Kota Cirebon yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan ucapan terima kasih atas penerimaan Kota Cirebon terhadap kunjungan DPRD Kota Tangerang.

Sekretaris BPPPPD Kota Cirebon memaparkan tentang Sinergitas dan Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah dan menjelaskan program KOTAKU yang merupakan program dari Pemerintah Pusat.

DPRD Kota Tangerang menjelaskan bahwa Kota Tangerang juga memiliki program yang mirip dengan program KOTAKU yaitu Program Bedah Rumah.

Ada beberapa pertanyaan dalam pertemuan tersebut, diantaranya :

  1. Menanyakan adakah silpa dari program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus?
  2. Apakah usulan program/kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus memerlukan persetujuan DPRD saat proses usulannya?

Tanggapan disampaikan oleh Kabid PPMM BPPPPD Kota Cirebon (Drs. Yayat Supriyatna) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DAK Penugasan. Semua proses usulan program/kegiatan DAK dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah dan memang tidak melalui persetujuan DPRD karena memang dalam proses/mekanisme usulan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak mensyaratkan hal tersebut.

DPRD Kota Tangerang menceritakan kasus yang dialami oleh mereka atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh DAK tidak dapat dilaksanakan atau terjadi SILPA karena eksekutif yang tidak berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pembangunan daerah perbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 15 Milyar, namun saat berita membesar yang diminta penjelasan adalah DPRD atas kejadian tersebut. Untuk itu DPRD Kota Tangerang berharap untuk pengusulan DAK agar DPRD dilibatkan.

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip BPPPPD Kota Cirebon

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon melakukan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip  bersama dengan BAPUSIPDA Kota Cirebon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2018. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut, antara lain yaitu :

  1. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman.
  2. Agar bisa dengan mudah didapatkan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat.
  3. Agar terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang kita butuhkan.
  4. Untuk menjaga kerahasian arsip

Kearsipan mempunyai peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Sistem pengelolaan arsip yang sering dipakai oleh instansi-instansi, diantaranya :

a. Sistem Sentralisasi yang merupakan kearsipan dimana semua surat perusahaan disimpan dalam satu ruangan bukan dalam kantor terpisah.

b. Sistem Desentralisasi yang merupakan sistem kearsipan yang dalam pelaksanaannya tidak dipusatkan pada satu unit kerja, karena masing-masing unit pengolah menyimpan arsipnya.

Dari segi pengelolaan arsip/filling yang berfungsi sebagai inti dari sebuah kegiatan setiap organisasi dan berguna membantu bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan. Filling adalah satu kegiatan pokok dalam bidang kearsipan. Filling dapat diartikan suatu proses penciptaan. Pengumpulan, pemeliharaan, pengaturan, pengawasan, penyusunan dan penyimpanan.

Sistem penyimpanan arsip yang sesuai, diantaranya :

  1. Sistem Abjad yang merupakan suatu sistem dan penemuan kembali warkat-warkat yang berdasarkan abjad.
  2. Sistem Masalah yang merupakan suatu sistem penemuan dan penyimpanan kembali menurut isi pokok atau perihal surat.
  3. Sistem Nomor yang merupakan  pemberian nomor yang terdapat apad folder.
  4. Sistem Tanggal yang merupakan  penyimpanan surat berdasarkan tanggal, hari, bulan/tahun. Tanggal dijadikan kode surat.
  5. Sistem Wilayah yang merupakan penyimpanan berdasarkan daerah/wilayah surat yang diterima.

 

 

 

Penyusunan Pre-Feasibility Study Slum Improvement In Strategfic Human Settlement Area (SISHA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon menyelenggarakan Diskusi dalam rangka Penyusunan Pre-Feasibility Study Slum Improvement In Strategfic Human Settlement Area (SISHA) yang dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 07 Desember 2018 di Aula Gotrasawala-BPPPPD Kota Cirebon.

Adapun lokasi-lokasi wilayah kumuh yang masuk didalam nominasi project dari Tim SISHA adalah Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Kesepuhan. Dari dua lokasi kelurahan dari project Tim SISHA, banyak masyarakat tinggal disana dengan ciri- ciri kekumuhan dengan banyak sampah yang dikumpulkan untuk menimbun yang mengakibatkan tanah timbul di pantai utara kota cirebon. Tanah timbul tersebut merupakan tanah negara, tetapi ketika masyarakat sudah mendiami lebih dari 10 tahun mereka berhak mengajukan hak milik atas tanah tersebut. Kerangka kerja yang ditempuh mulai dari perbaikan dan pencegahan kumuh skala kota dan strategi pencegahan dilihat dari kriteria kawasan kumuh daerah tersebut. Kriteria kawasan kumuh telah ditetapkan dalam SK Walikota No. 488A/2014 dan memenuhi tipologi kawasan kumuh menurut Permen PUPR No 2/2016,  yang sebelumnya belum tuntas ditangani dalam program penanganan kawasan kumuh. Untuk itu perlu adanya kesepakatan dan mendapatkan komitmen dukungan dari seluruh stakeholder kota,termasuk pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi, untuk ditangani secara terpadu.

Gagasan awal konsep penanganan kawasan kumuh yang penanganannya tidak hanya didanai dari SISHA; intervensi lingkungan, yaitu :

  1. Sanitasi; dengan cara memisahkan limbah rumah tangga dengan drainase kota.
  2. Penanganan sampah padat pada skala kota secara keseluruhan.
  3. Mendorong munculnya perilaku yang lebih baik dari masyarakat dalam pengelolaan sampah padat.
  4. Menempatkan penahan sampah supaya tidak masuk ke sepadan air.
  5. Pemisahan dari kotoran/limbah rumahtangga dari badai drainase, dengan cara diolah dulu sebelum masuk ke drainase.

Beberapa pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan dalam acara tersebut, antara lain :

  1. Bisakah konsep konsolidasi kawasan kumuh bisa diterapkan di kesepuhan dan lemahwungkuk, karena solusi terbaik adalah menghilangkan lokasi kumuh tersebut secara permanen.

Tanggapan : tugas pemerintah adalah menyediakan rumah – rumah layak huni kepada masyarakat dikawasan kumuh, fokus memenuhi kebutuhan dan mencari solusi permasalahan kawasan kumuh.

2.  Dari segi kepariwisataan   kawasan kumuh harus diberdayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Tanggapan: salah satu daya tarik wisata adalah pantai,  wilayah pantai yg potensial sebagai lokasi wisata, dari hasil kunjungan adanya lokasi rekreasi yang bagus dengan lokasi pembuangan sanitasi air. Penanganan infrastruktur mulai dari sanitasi, air dan lingkungan upaya untuk menciptakan dasar-dasar terciptanya destinasi wisata.

 

 

Membangun Pariwisata Juara di Wilayah Cirebon Menuju Jabar Juara Lahir Batin

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon menggelar seminar “Membangun Pariwisata Juara di Wilayah Cirebon Menuju Jabar Juara Lahir Batin” yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 bertempat di Ruang Orchid Grage Hotel Cirebon.

Berdasarkan undang-undang pariwisata hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah destinasi/atraksi, industri pariwisata, akses pariwisata, promosi pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Dalam sambutan PJ Walikota Cirebon (Dr.H.Dedi Taufik, M.Si) pariwisata di Kota Cirebon harus mampu berkelas dunia. Karena itu, perlu ada roadmap untuk pariwisata Kota Cirebon mendukung Jawa Barat menjadi destinasi wisata dalam lima tahun kedepan. Kota Cirebon memiliki berbagai potensi yang ditunjang infrastruktur memadai. Seperti kereta api dan bandara. PJ. Walikota Cirebon Dr. H. Dedi Taufik, M. Si meminta segenap stakeholder pariwisata Kota Cirebon untuk mengemas potensi yang ada, agar menarik kunjungan wisatawan. Termasuk berkoordinasi dengan daerah lain di wilayah III Cirebon. Sehingga, pariwisata Kota Cirebon terintegrasi dengan daerah lain seperti Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu.

Perda 14/2012 Kota Cirebon sebagai pusat pertumbuhan perkotaan daerah aglomerasi menjadi Cirebon Metropolitan Raya (CMR) lingkupnya bukan hanya Kota Cirebon.  Bentuk kolaborasi pariwisata Kota Cirebon sebagai pusat, sedangkan daerah lainnya menjadi penyeimbang. Atraksi pariwisata Cirebon Raya harus dibuat satu siklus yang terdistribusi manfaatnya.  Dalam pembangunan harus memperhatikan aspek 5M (Man, Money, Material, Method dan Media).

Paparan dari Kepala BPPPPD Kota Cirebon (M.Arif Kurniawan, ST ) latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini adalah sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat beberapa waktu lalu berkunjung ke Kota Cirebon. Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan untuk membangun pariwisata di Kota Cirebon, harus ada yang dikembangkan, yaitu pengembangan terkait Keraton, Alun-alun, main street, shopping street dan pusat budaya. Selanjutnya seminar dilakukan untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama menjadikan pariwisata Kota Cirebon berkelas dunia. Dengan kolaborasi bersama daerah sekitar Kota Cirebon, upaya memajukan dan mengembangkan industri pariwisata di wilayah III Cirebon lebih optimal. Kepala BPPPPD Kota Cirebon (M. Arif Kurniawan,ST) mengharapkan, hasil dari seminar menjadi langkah awal pariwisata Cirebon menuju Jawa Barat juara lahir batin.